TANJUNG REDEB – Persiapan Kabupaten Berau menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026 mendapat sorotan dari DPRD Berau. Mekanisme penentuan cabang olahraga (cabor) yang memperoleh dukungan pembinaan maupun kesempatan mengikuti berbagai kejuaraan dinilai belum mencerminkan prinsip objektivitas dan berbasis prestasi.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, meminta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Berau melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, cabor yang telah membuktikan prestasi melalui Babak Kualifikasi (BK) Porprov seharusnya menjadi prioritas dalam pembinaan dan pengalokasian dukungan anggaran.
Ia menilai hasil BK Porprov merupakan indikator paling objektif untuk mengukur kesiapan dan potensi setiap cabang olahraga dalam menyumbang prestasi bagi Kabupaten Berau pada Porprov mendatang.
“Selama ini yang disampaikan adalah cabor penyumbang medali terbesar akan diprioritaskan. Tapi faktanya tidak demikian. Banyak yang diberangkatkan justru bukan cabor yang masuk kategori unggulan di BK Porprov. Padahal hasil BK bisa menjadi dasar objektif untuk menentukan prioritas,” ujar Sutami.
Menurutnya, hingga kini belum ada penjelasan yang terbuka mengenai indikator yang digunakan dalam menentukan cabor penerima dukungan, baik untuk mengikuti kejuaraan maupun program pembinaan berkelanjutan.
Kondisi tersebut, kata dia, memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan pembinaan olahraga di Kabupaten Berau. Transparansi dinilai penting agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan olahraga daerah.
“Kami tidak mengetahui sebenarnya parameter apa yang digunakan Dispora. Apakah berdasarkan prestasi, kebutuhan pembinaan, atau justru ada faktor lain. Ini yang menjadi pertanyaan,” tegasnya.
Sutami menegaskan bahwa pembinaan olahraga tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang disediakan pemerintah, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dialokasikan secara tepat sasaran.
Ia mengaku selama ini menjadi salah satu anggota DPRD yang aktif mendorong peningkatan anggaran olahraga. Namun, ia menyayangkan apabila dukungan tersebut tidak sepenuhnya diarahkan kepada cabang olahraga yang telah menunjukkan kontribusi nyata terhadap prestasi daerah.
Sebagai contoh, ia menyebut terdapat cabang olahraga yang mampu meraih hingga 28 medali pada BK Porprov 2026. Meski memberikan kontribusi besar, cabor tersebut disebut hanya memperoleh kesempatan mengikuti satu kejuaraan dengan jumlah atlet yang terbatas.
Menurutnya, kondisi seperti itu dapat menghambat proses pembinaan sekaligus mengurangi jam terbang atlet dalam menghadapi kompetisi yang lebih tinggi.
“Ini sangat mengecewakan. Saya termasuk yang paling vokal memperjuangkan penambahan anggaran olahraga. Tetapi ketika anggaran tersedia, justru cabor yang berprestasi dan menyumbang puluhan medali tidak mendapat perhatian yang semestinya,” katanya.
Secara khusus, Sutami menyoroti cabang atletik yang selama ini menjadi salah satu lumbung medali Kabupaten Berau. Ia menilai capaian puluhan medali yang diraih pada BK Porprov semestinya menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk memberikan dukungan pembinaan yang lebih maksimal.
“Cabor atletik menyumbang puluhan medali emas saat BK Porprov. Seharusnya mendapat perhatian lebih karena terbukti berkontribusi besar terhadap prestasi daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Sutami menegaskan bahwa penetapan cabang olahraga prioritas bukan berarti mengabaikan cabor lainnya. Menurutnya, seluruh cabang olahraga tetap harus mendapatkan ruang pembinaan, namun pemerintah perlu menyusun skala prioritas yang jelas berdasarkan prestasi, potensi, dan target yang ingin dicapai.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mendorong Dispora Berau memperkuat koordinasi dengan KONI Berau dalam menyusun kebijakan pembinaan olahraga. Sebagai induk organisasi olahraga di daerah, KONI dinilai memiliki pemetaan teknis mengenai perkembangan, potensi, hingga klasifikasi cabang olahraga yang layak menjadi prioritas.
“Harus seperti itu, karena yang lebih paham itu KONI Berau. Mereka yang memetakan cabor mana yang masuk ring satu dan ring dua berdasarkan prestasi dan potensinya,” jelasnya.
Di akhir keterangannya, Sutami berharap evaluasi terhadap sistem pembinaan olahraga dapat segera dilakukan. Menurutnya, keberhasilan Kabupaten Berau di Porprov Kaltim 2026 tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dikucurkan, tetapi juga oleh ketepatan strategi dalam membina cabang olahraga yang memiliki peluang terbesar menyumbangkan prestasi.
Ia menegaskan, kebijakan yang transparan, terukur, dan berbasis capaian akan memberikan kepastian bagi atlet maupun pelatih sekaligus memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Berau.
