TANJUNG REDEB, SuaraBerau.com – Pemerintah Kabupaten Berau kembali menegaskan pentingnya pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) secara tepat guna, terukur, dan akuntabel.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menekankan bahwa optimalisasi anggaran desa harus berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan pada regulasi, agar pembangunan kampung benar-benar menghasilkan manfaat nyata tanpa menimbulkan persoalan hukum.
Dalam arahannya kepada para kepala kampung beserta perangkatnya, Gamalis menjelaskan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan seluruh dana yang dikucurkan dapat digunakan untuk memperkuat pembangunan ekonomi masyarakat, penyediaan infrastruktur dasar, serta peningkatan pemberdayaan warga di tingkat kampung. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD sesungguhnya bermula dari tata kelola anggaran di pemerintahan paling bawah.
“Serapan ADK harus maksimal, namun tetap dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai anggaran dihabiskan hanya karena mengejar penyerapan, tapi tidak memberi manfaat nyata bagi warga,” ujarnya.
Gamalis mengingatkan bahwa percepatan belanja kampung memang penting untuk mencegah keterlambatan program. Namun, ambisi mengejar target serapan tidak boleh mengabaikan aturan dan prosedur yang berlaku. Kesalahan administrasi atau tata kelola yang ceroboh justru berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang merugikan masyarakat maupun aparatur kampung itu sendiri.
“Jangan sampai karena ingin cepat serap anggaran, justru menabrak aturan dan menimbulkan masalah baru. Kita tidak ingin ada kepala kampung atau aparat tersangkut persoalan hukum akibat kelalaian administrasi,” tegasnya.
Untuk itu, Wakil Bupati mendorong para pimpinan kampung agar memperkuat perencanaan kegiatan, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan setiap proses administrasi dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Menurutnya, sinergi antara disiplin tata kelola dengan percepatan pelaksanaan program adalah kunci menciptakan pembangunan kampung yang efektif dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen memberikan pendampingan kepada pemerintah kampung melalui pelatihan, asistensi teknis, hingga pengawasan berkala. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur kampung dalam mengelola anggaran sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Dengan pengelolaan ADK yang lebih tertib dan akuntabel, Pemkab Berau optimistis pembangunan kampung akan semakin tepat sasaran dan mampu memperkuat kesejahteraan warga di seluruh wilayah.
(Silfa/ADV).
