TANJUNG REDEB, SuaraBerau.com – Wakil Bupati Berau menghadiri agenda Pemaparan Update Profil Kemiskinan Kabupaten Berau Tahun 2025 sekaligus Penyampaian Laporan Akhir Penyusunan Dokumen LP2KD Tahun 2024, Selasa (18/11/2025).
Acara ini menjadi momentum penting untuk menegaskan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Berau pada periode pembangunan selanjutnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan rasa syukur atas selesainya penyusunan dokumen LP2KD, menurutnya, dokumen ini merupakan pedoman strategis yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang lebih fokus dan berbasis data akurat.
Ia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Tenaga Ahli dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Yogyakarta. Tim tersebut telah mendampingi Pemerintah Kabupaten Berau dalam merampungkan dokumen penting yang menjadi rujukan pembangunan sosial daerah.
“Bahwa berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan secara terintegrasi selama periode 2021-2024. LP2KD tidak hanya berisi laporan administratif, tetapi juga merupakan potret nyata hasil kerja sama semua perangkat daerah dan pemangku kepentingan”, ujarnya.
Berdasarkan analisis LP2KD, tingkat kemiskinan Kabupaten Berau turun dari 6,3% menjadi 5,08% pada tahun 2024. Meski target 5,0% belum sepenuhnya tercapai, pemerintah menilai capaian tersebut sebagai progres positif dan menunjukkan bahwa ribuan warga berhasil keluar dari garis kemiskinan.
Selain itu, dua indikator kemiskinan lainnya juga menunjukkan perbaikan signifikan: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 0,95 menjadi 0,41, dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,20 menjadi 0,07. Perbaikan ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin tidak hanya berkurang jumlahnya, tetapi kesejahteraannya juga semakin membaik.
Namun, LP2KD juga mencatat adanya tantangan besar yang masih harus dihadapi. Kemiskinan di Berau bersifat spasial, terkonsentrasi pada wilayah tertentu seperti pesisir, pedalaman, serta kecamatan terpencil termasuk Biduk-Biduk, Talisayan, Kelay, dan Maratua.
Di samping itu, ia menyoroti masih tingginya kemiskinan perempuan dan anak, serta efektivitas belanja publik yang perlu ditingkatkan. Pada 2024, belanja terkait fungsi kemiskinan mencapai Rp571 miliar, namun elastisitas sosialnya masih moderat.
Wakil Bupati menegaskan bahwa pekerjaan pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan dalam satu periode pemerintahan.
“Saya menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan, kolaborasi multipihak, serta pemanfaatan data sebagai dasar intervensi yang tepat sasaran”, tuturnya.
(Silfa/ADV).
