TANJUNG REDEB, SuaraBerau.com – Upaya pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Berau dinilai harus memperhatikan keseimbangan antara masuknya investasi dan keterlibatan aktif masyarakat lokal.
Hal tersebut disampaikan pemerhati kebijakan publik, Sutami, yang menegaskan bahwa kehadiran investor penting, namun ruang bagi masyarakat tidak boleh terpinggirkan.
Menurutnya, pengembangan wisata tidak boleh hanya terfokus pada kepentingan pemodal besar. “Ketika sektor wisata hanya dikuasai pihak swasta, masyarakat bisa kehilangan ruangnya,” ujarnya.
Ia menilai, jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat memunculkan kesenjangan ekonomi baru dan menggerus nilai-nilai lokal yang telah lama dijaga warga.
Sutami menilai, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menjadi pengarah utama dalam memastikan pariwisata berkembang tanpa mengorbankan aspek sosial dan ekologis.
“Pengembangan pariwisata yang sehat adalah yang memberikan manfaat nyata bagi daerah sekaligus menguatkan fondasi ekonomi warga,” tambahnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya langkah pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang melindungi masyarakat lokal.
“Di sinilah peran Pemkab Berau harus hadir agar wisata bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menjaga kepentingan warga,” tegasnya.
Salah satu strategi yang disarankan adalah penyusunan konsep pembangunan pariwisata yang lebih komprehensif. Menurut Sutami, hal ini mencakup kemitraan yang adil antara investor dan pelaku usaha lokal, sehingga tercipta distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Dominasi modal besar, katanya, harus dicegah agar tidak menyingkirkan pelaku usaha kecil.
Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan pelaku UMKM dan kelompok sadar wisata (pokdarwis). Pemerintah diharapkan dapat memberikan pelatihan, pendampingan, serta akses permodalan agar mereka mampu bersaing dalam industri yang terus berkembang.
“Jika UMKM kita kuat, masyarakat akan menjadi bagian dari nilai tambah wisata itu sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah memperkuat regulasi yang memastikan masyarakat tetap memiliki ruang dalam pengelolaan wisata. Menurutnya, tanpa payung kebijakan yang jelas, masyarakat berisiko tertinggal dalam arus investasi yang semakin besar.
“Dukungan regulasi adalah kunci agar pariwisata tidak menjadi sektor eksklusif,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa kekuatan utama pariwisata Berau terletak pada keindahan alam dan kearifan lokal yang terjaga secara turun-temurun. Karena itu, masyarakat harus tetap menjadi aktor penting dalam pengembangannya.
“Pariwisata Berau memiliki daya tarik besar, tapi pengelolaannya harus berkeadilan. Jangan sampai warga yang selama ini menjaga lingkungan dan kearifan lokal justru tidak mendapatkan tempat,” tuturnya.
Dalam pandangannya, keberhasilan pariwisata tidak hanya diukur dari tingginya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Hal ini meliputi peningkatan pendapatan, terciptanya lapangan kerja, serta tumbuhnya usaha-usaha baru berbasis kreatif dan lokal.
Di akhir pernyataannya, Sutami mendorong adanya pendekatan inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan destinasi wisata di Berau. Menurutnya, hanya dengan melibatkan semua pihak secara proporsional, sektor pariwisata dapat berkembang menjadi motor ekonomi yang sehat tanpa mengabaikan nilai sosial dan lingkungan.
“Jika semua unsur bersinergi, Berau bisa menjadi contoh daerah dengan pariwisata maju yang tetap berpihak pada warganya,” tutupnya.
(Silfa/ADV).
