TANJUNG REDEB, suaraberau.com -Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyoroti persoalan fundamental yang masih menghantui sektor pertanian di Kabupaten Berau.
Ia menilai peningkatan produktivitas yang terus didorong pemerintah daerah tidak akan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan petani jika ketersediaan pasar belum mampu dijamin secara berkelanjutan.
Menurut Sumadi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan hasil panen petani terserap optimal oleh pasar. Tanpa adanya jaminan pasar, semangat petani untuk meningkatkan produksi dikhawatirkan akan melemah.
“Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjamin pasar bagi petani. Tanpa adanya kepastian pasar, semangat petani untuk meningkatkan produksi bisa menurun”,tegasnya.
Politikus Partai Golkar itu menilai kebijakan pembangunan pertanian di Berau selama ini masih cenderung berfokus pada sektor hulu seperti bantuan pupuk, benih, dan alsintan. Namun, di sisi lain, strategi pemasaran dan penguatan akses pasar belum mendapat perhatian yang memadai. Padahal, keberlanjutan sektor pertanian sangat bergantung pada kemampuan daerah menjaga stabilitas harga serta menjamin penyerapan produk petani.
“Bantuan untuk petani seperti pupuk dan alsintan memang penting sebagai pemicu semangat. Namun semua itu akan sia-sia kalau hasil panen mereka tidak terserap dengan baik”,ujarnya.
Sumadi mengungkapkan, banyak petani di Berau yang kesulitan menjual hasil panennya, terutama pada musim panen raya ketika harga komoditas cenderung turun drastis. Situasi tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang membuat petani enggan meningkatkan produksi pada musim berikutnya.
Kita tidak bisa hanya bangga dengan angka produksi yang tinggi di laporan, tapi petaninya tetap hidup pas-pasan,kritiknya.
Lebih jauh, ia menekankan perlunya penguatan sektor hilir melalui hilirisasi dan strategi pemasaran yang berpihak kepada petani kecil. Pemerintah daerah, menurutnya, dapat menjalin kemitraan dengan BUMD, koperasi tani, atau sektor swasta untuk menciptakan jaminan penyerapan produk pertanian lokal secara berkelanjutan.
“Kita perlu menyiapkan sistem yang terintegrasi dari produksi hingga distribusi. Kalau tidak, petani akan terus menjadi pihak yang paling lemah dalam rantai ekonomi pertanian”,ungkapnya.
Sumadi juga mengingatkan bahwa ketahanan pangan daerah tidak hanya bergantung pada jumlah produksi, tetapi juga pada kesejahteraan petani sebagai pelaku utama. Ia menegaskan bahwa berbagai program pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mampu memastikan petani memperoleh keuntungan layak dari hasil kerja mereka.
“Bicara ketahanan pangan itu bukan sekadar soal banyaknya hasil panen. Tapi bagaimana memastikan petani sebagai tulang punggung pangan kita bisa hidup sejahtera dari hasil kerjanya sendiri”,tutupnya.
Dengan pernyataan tersebut, Sumadi berharap pemerintah daerah dapat memperkuat rantai pasok dan akses pasar agar pembangunan pertanian di Berau bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga benar-benar menyejahterakan masyarakat yang bergantung pada sektor ini.
(Silfa/ADV)
