TANJUNG REDEB, SuaraBerau.com – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyoroti masalah mendasar yang masih dihadapi petani di Kabupaten Berau.
Menurutnya, meskipun pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian, dampak nyata terhadap kesejahteraan petani tetap terbatas jika ketersediaan pasar tidak terjamin secara berkelanjutan.
Menurut Sumadi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan hasil panen petani dapat terserap dengan baik di pasaran. Tanpa kepastian pasar, semangat petani untuk meningkatkan produksi berpotensi melemah.
“Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjamin pasar bagi petani. Tanpa adanya kepastian pasar, semangat petani untuk meningkatkan produksi bisa menurun”, ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu menilai bahwa kebijakan pembangunan pertanian di Berau selama ini lebih banyak berfokus pada aspek hulu, seperti pemberian bantuan pupuk, benih, dan alat mesin pertanian (alsintan). Padahal, keberlanjutan sektor pertanian sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam membuka akses pasar dan menjaga stabilitas harga hasil panen.
“Bantuan untuk petani seperti pupuk dan alsintan memang penting sebagai pemicu semangat. Namun, semua itu akan sia-sia kalau hasil panen mereka tidak terserap dengan baik”, tegas Sumadi.
Ia menambahkan, banyak petani mengalami kesulitan menjual hasil produksinya, terutama saat musim panen raya ketika harga komoditas cenderung turun drastis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan efek psikologis yang membuat petani enggan meningkatkan produktivitas pada musim tanam berikutnya.
“Ini yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kita tidak bisa hanya bangga dengan angka produksi yang tinggi di laporan, tapi petaninya tetap hidup pas-pasan”, lanjutnya.
Lebih lanjut, Sumadi menekankan pembangunan pertanian tidak boleh berhenti pada peningkatan kuantitas hasil panen. Strategi hilirisasi dan kebijakan pemasaran yang berpihak pada petani kecil harus menjadi fokus. Pemerintah daerah bisa menjalin kemitraan dengan BUMD, koperasi tani, maupun sektor swasta agar ada jaminan penyerapan hasil pertanian lokal.
“Kita perlu menyiapkan sistem yang terintegrasi dari produksi hingga distribusi. Kalau tidak, petani akan terus menjadi pihak yang paling lemah dalam rantai ekonomi pertanian”, tambahnya.
Sumadi juga menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal kecukupan produksi, melainkan juga keadilan ekonomi bagi petani.
Berbagai program pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan produktivitas harus diikuti kebijakan nyata yang memastikan hasil pertanian memberi keuntungan layak bagi petani, sehingga kesejahteraan mereka benar-benar meningkat.
(Silfa/ADV).
