TANJUNG REDEB, SuaraBerau.com – Wacana penerapan sistem satu arah di sejumlah ruas jalan di Kota Tanjung Redeb mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Berau, Sumadi.
Ia mengingatkan agar Dinas Perhubungan (Dishub) Berau tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan benar-benar melakukan kajian menyeluruh sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Menurut Sumadi, perubahan arus lalu lintas bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga berkaitan langsung dengan aktivitas harian masyarakat, pelaku usaha, hingga aksesibilitas antarwilayah. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola lalu lintas harus didasarkan pada data dan penelitian yang komprehensif agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
“Sistem satu arah bisa saja menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan baru kalau tidak dikaji matang. Jadi, saya minta Dishub benar-benar melakukan penelitian dari berbagai aspek sebelum diterapkan”, ujarnya.
Sumadi menegaskan, uji kelayakan menjadi tahapan penting sebelum sistem satu arah diberlakukan secara permanen. Dishub, kata dia, perlu mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari volume kendaraan, pola pergerakan masyarakat, kondisi jalan, hingga dampak ekonomi bagi kawasan yang terdampak perubahan arus lalu lintas.
“Kita harus melihat apakah kebijakan ini efektif mengurai kemacetan, atau justru memindahkan titik macet ke lokasi lain. Semua itu harus dikaji berdasarkan data lapangan yang akurat, bukan hanya asumsi”, tegasnya.
Selain kajian teknis, Sumadi juga menyoroti pentingnya sosialisasi yang masif kepada masyarakat sebelum penerapan dilakukan. Ia menilai, tanpa adanya sosialisasi yang baik, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan pengendara dan masyarakat umum, terutama bagi pelaku usaha di kawasan yang terdampak.
“Jangan sampai kebijakan ini diterapkan secara mendadak tanpa informasi yang jelas. Sosialisasi harus dilakukan jauh-jauh hari agar masyarakat memahami rute baru dan bisa menyesuaikan aktivitasnya”,ujarnya.
Lebih lanjut, Sumadi menyampaikan bahwa DPRD Berau siap mendukung langkah pemerintah daerah dalam upaya penataan lalu lintas, asalkan dilakukan melalui proses yang transparan dan partisipatif. Ia berharap Dishub melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, akademisi, dan perwakilan masyarakat, dalam proses kajian dan uji coba sistem satu arah tersebut.
“Kalau semua pihak dilibatkan, kebijakan ini bisa berjalan efektif dan diterima masyarakat. Tujuannya kan untuk memperlancar mobilitas dan menciptakan kota yang lebih tertib, bukan menambah persoalan baru”, pungkasnya.
(Silfa/ADV).
