TANJUNG REDEB, suaraberau.com – Anggota DPRD Kabupaten Berau, Sujarwo Arif Widodo, kembali menyoroti rendahnya keterlibatan tenaga kerja lokal di sektor industri, pertambangan batu bara, dan perkebunan kelapa sawit.
Ia menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di Berau tidak boleh hanya mengejar keuntungan, tetapi juga wajib menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.
Menurutnya, keberadaan perusahaan besar di Bumi Batiwakkal selayaknya memberikan dampak ekonomi langsung yang dirasakan oleh warga. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih minimnya komitmen perusahaan dalam memberdayakan tenaga kerja lokal.
“Perusahaan jangan hanya kejar profit semata. Mereka juga harus peduli terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja lokal”,tegas Sujarwo.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya memiliki kapasitas anggaran yang cukup untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, peningkatan kualitas tersebut harus sejalan dengan kesediaan perusahaan membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi warga Berau.
“Pemerintah kita punya kemampuan anggaran yang besar. Seharusnya bisa merencanakan peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja lokal. Tapi ini juga harus dibarengi dengan komitmen perusahaan agar tidak hanya fokus pada keuntungan”,ujarnya.
Legislator dari dapil Gunung Tabur, Teluk Bayur, dan Segah itu juga mendorong percepatan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Berau. Menurutnya, BLK sangat penting untuk mencetak tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Saya berharap BLK di Berau bisa segera terwujud dan memiliki standar pelatihan sesuai kebutuhan perusahaan. Jangan sampai nanti kita sudah punya fasilitas, tapi perusahaan tidak memanfaatkan lulusan dari sana”,kata Sujarwo.
Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha agar program pelatihan di BLK benar-benar relevan dengan kebutuhan industri, pertambangan, dan perkebunan.
“Pemerintah dan perusahaan harus punya pandangan yang sama. Kalau perusahaan butuh tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, maka pemerintah harus menyiapkan pelatihan yang cocok”,jelasnya.
Sujarwo optimistis, jika BLK dikembangkan secara terintegrasi dengan kebutuhan industri, maka Berau dapat mengurangi ketergantungan tenaga kerja dari luar daerah. Dengan begitu, peluang kerja bagi masyarakat lokal semakin terbuka dan daya saing SDM Berau meningkat.
“Jika hal ini bisa diwujudkan, maka pembangunan ekonomi di Berau tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi memberi manfaat nyata bagi masyarakat setempat”,pungkasnya.
Dengan dorongan kuat dari legislatif, diharapkan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat membentuk pola pembangunan ekonomi berkeadilan, di mana kesejahteraan masyarakat lokal menjadi prioritas utama dari setiap kegiatan industri di Kabupaten Berau.
(Silfa/ADV)
