TANJUNG REDEB, suaraberau.com -Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Berau yang baru mencapai 60 persen hingga triwulan IV pekan kedua November 2025 mendapat sorotan keras dari DPRD Berau.
Kondisi tersebut dianggap sebagai peringatan serius bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan sebelum tahun anggaran berakhir.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyebut rendahnya serapan anggaran mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan pembangunan. Ia menegaskan bahwa anggaran yang telat digunakan akan berdampak langsung pada tertundanya manfaat pembangunan yang seharusnya sudah dirasakan masyarakat.
“Serapan anggaran bukan sekadar angka administrasi, tetapi cerminan kinerja pemerintah daerah. Jika serapannya rendah, artinya pembangunan belum berjalan maksimal. Padahal masyarakat menunggu hasil nyata, bukan hanya rencana di atas kertas”,tegas Dedy.
Dengan waktu kurang dari satu bulan menuju akhir tahun anggaran, Dedy menilai OPD tidak boleh bekerja lamban atau menunda pelaksanaan kegiatan hingga mendekati tutup buku. Ia mendorong adanya percepatan baik dari sisi koordinasi maupun eksekusi di lapangan.
Dedy menyoroti khusus kegiatan fisik yang rentan mengalami keterlambatan jika tidak diawasi dengan ketat. Ia mengingatkan bahwa proyek yang ditunda bisa berdampak pada risiko keterlambatan, penurunan kualitas, hingga pekerjaan tidak selesai.
“Kalau proyek fisik ditunda, dampaknya panjang. Bisa berisiko terlambat, kualitas menurun, bahkan tidak selesai. Karena itu harus dikawal serius agar tepat waktu dan tetap berkualitas”,ujarnya.
Tak hanya OPD, Dedy juga menekankan pentingnya profesionalisme dari pihak kontraktor. Ia meminta seluruh rekanan tidak menjadikan proses pembayaran sebagai alasan memperlambat pekerjaan, mengingat keberhasilan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kontraktor juga memegang peran penting. Profesionalisme harus dijunjung agar target pembangunan tercapai”,pungkasnya.
DPRD Berau berharap percepatan serapan anggaran segera dilakukan, sehingga seluruh program pembangunan tahun 2025 dapat memberikan hasil nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Silfa/ADV)
