TANJUNG REDEB, SuaraBerau.com – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memperkuat program pembinaan bagi narapidana, baik selama berada di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Redeb maupun setelah kembali ke masyarakat.
Ia menekankan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial hanya dapat dicapai jika ada dukungan berkelanjutan dari pemerintah.
Sumadi menilai, berbagai kegiatan pembinaan yang telah berjalan di Rutan, mulai dari kerajinan tangan hingga kelompok usaha gaharu, memiliki potensi ekonomi besar. Untuk itu, diperlukan kesinambungan program setelah warga binaan menyelesaikan masa hukuman.
“Pembinaan harus dimulai sejak mereka berada di rutan. Dan setelah bebas, pemerintah perlu hadir melalui dukungan permodalan. Skema pinjaman tanpa bunga sudah ada, tapi tetap butuh pendampingan agar tidak salah arah,” tegas Sumadi.
Ia mengingatkan, tujuan utama adalah memastikan mantan narapidana kembali diterima masyarakat dan mampu hidup produktif tanpa stigma.
“Jangan sampai setelah keluar mereka kembali ke lingkungan lama tanpa pegangan. Pembinaan harus berlanjut, bukan berhenti di pintu rutan,” ujarnya.
Menanggapi isu kelebihan kapasitas Rutan Tanjung Redeb, Sumadi menilai relokasi ke lokasi baru bukanlah langkah mendesak. Menurutnya, pemindahan rutan justru akan menyulitkan akses keluarga untuk berkunjung.
Ia mengusulkan solusi yang lebih realistis dan efektif, yakni perluasan vertikal. Rutan Tanjung Redeb yang saat ini baru satu lantai dinilai masih bisa dikembangkan menjadi tiga atau empat lantai.
“Relokasi akan menyulitkan keluarga berkunjung. Rutan kita baru satu lantai, masih bisa dikembangkan menjadi tiga atau empat lantai”, jelasnya.
Secara inovatif, Sumadi bahkan mengusulkan agar pengembangan rutan turut menghadirkan ruang ekonomi produktif di lantai bawah bangunan, Lantai bawah bisa dijadikan galeri, kafe, atau minimarket.
“Selain menambah pendapatan, ini mendukung pembinaan warga binaan”, tambahnya.
Ia juga mendorong Pemkab Berau menyiapkan fasilitas pemasaran khusus, seperti ruko atau galeri, untuk mempromosikan produk karya warga binaan. Hal ini dapat menjadi sarana promosi sekaligus daya tarik wisata baru.
Sumadi berharap usulan perluasan vertikal ini dapat segera ditindaklanjuti dan mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat, mengingat Rutan adalah fasilitas di bawah kewenangan Kemenkumham.
(Silfa/ADV).
