TANJUNG REDEB, Suara Rakyat Berau – Ratusan warga Kabupaten Berau berkumpul di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menggelar aksi unjuk rasa menanggapi kenaikan harga air yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Batiwakkal (PDAM), Selasa (7/1/2024).
Mereka memprotes kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, mengingat dampak langsung terhadap biaya hidup mereka.
Dalam aksi tersebut, salah seorang warga Teluk Bayur, Muhammad Hasan Nudin, menyatakan penolakannya secara tegas terhadap kenaikan harga PDAM yang dinilai tidak wajar. Menurutnya, kebijakan ini sangat meresahkan masyarakat di Kabupaten Berau.
“Yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sudah terbebani dengan berbagai kebutuhan hidup. Kenaikan harga ini sangat memberatkan kami, dan kami menduga ada manipulasi dalam proses pengambilan keputusan ini,” ujarnya.
Hasan juga menyoroti adanya tanda tangan palsu yang diduga melibatkan Bupati dan anggota DPRD, yang menurutnya memperburuk situasi ini. Ia meminta agar pihak berwenang segera mengusut tuntas kasus tersebut, karena dinilai telah merugikan masyarakat luas.
“Apakah ada permainan antara Bupati, DPRD, dan PDAM yang menyebabkan kebijakan ini bisa sampai seperti ini? Kami ingin agar pihak yang terlibat dalam pemalsuan tanda tangan ini diberikan sanksi yang tegas,” tegas Hasan.
Ia juga mendesak Kapolres Berau untuk mengusut tuntas kasus pemalsuan ini agar kejadian serupa tidak terulang dan masyarakat tidak lagi dirugikan.
Aksi unjuk rasa ini mencerminkan keresahan yang mendalam di kalangan masyarakat Berau terkait harga air PDAM yang melonjak, yang dianggap tidak sebanding dengan kondisi ekonomi mereka.
Warga berharap pemerintah daerah dapat lebih transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.
(Silfa).
