TANJUNG REDEB, Suara Rakyat Berau – Proyek pembangunan Unit Intake sarana air bersih di Kampung Tabalar Ulu, Kecamatan Tabalar, yang dimulai pada tahun 2018 mengalami kendala serius setelah bendungan proyek tersebut jebol.
Meskipun pada tahun 2020 dilakukan perbaikan dengan anggaran sekitar Rp 4 miliar, hingga kini sarana air bersih tersebut belum dapat difungsikan untuk masyarakat setempat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Ahmad Rifai, menyoroti masalah pengelolaan air bersih yang hingga kini belum menemukan solusi.
Rifai menyampaikan keprihatinannya dan mendesak pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, untuk segera turun ke lokasi dan memeriksa permasalahan yang menyebabkan sarana air bersih tersebut tidak berfungsi.
“Permasalahan ini sudah cukup lama. Saya minta pihak terkait untuk segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan agar permasalahan ini segera mendapatkan solusi,” tegasnya.
Menurut Rifai, meskipun pengelolaan sarana air bersih di Kampung Tabalar Ulu telah diserahkan secara profesional kepada Perumda Air Minum Batiwakkal, perawatan dan pengelolaannya terkendala oleh minimnya sumber daya manusia (SDM) yang ada. Hal ini membuat pengelolaan air bersih yang dibiayai oleh APBD Berau tidak berjalan maksimal.
“Perumda ini dibiayai oleh APBD murni, jadi tidak ada aspek bisnis di dalamnya. Yang harus diutamakan adalah faktor sosial, terutama kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih. Kami ingin Perumda lebih fokus pada pelayanan kepada masyarakat daripada sekadar mencari profit,” ungkap Rifai.
Lebih lanjut, Rifai menjelaskan bahwa pihak DPUPR Berau telah berkomitmen untuk menggeser anggaran murni tahun 2023 guna memprioritaskan penyelesaian masalah air bersih di Kampung Tabalar Ulu.
Namun, ia juga mengungkapkan bahwa alokasi anggaran melalui APBD perubahan tahun ini akan menjadi solusi yang lebih cepat, daripada menunggu anggaran murni yang baru dapat terealisasi tahun depan.
“Kita akan upayakan agar masalah ini bisa selesai di anggaran perubahan tahun ini. Kalau harus menunggu anggaran murni, prosesnya akan cukup lama dan mungkin baru tuntas tahun depan,” pungkas Rifai.
Proyek air bersih yang diharapkan dapat memberikan akses air bersih yang layak bagi masyarakat Kampung Tabalar Ulu ini, hingga kini belum memberikan manfaat yang maksimal.
Dengan adanya perhatian dan upaya dari DPRD serta pihak terkait, diharapkan masalah ini segera ditangani dan dapat memberikan solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
(Silfa/ADV).
