TANJUNG REDEB, suaraberau.com -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tengah menyiapkan pembukaan gerai layanan perizinan kapal di sejumlah wilayah pesisir Bumi Batiwakkal.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan klasik yang selama ini dikeluhkan para nelayan, khususnya terkait pengurusan dokumen kapal pengantar ikan.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menjelaskan bahwa proses administrasi perizinan kapal masih menjadi tantangan signifikan di lapangan. Meski sebagian besar kapal penangkap ikan telah memenuhi persyaratan dokumen resmi, namun kondisi berbeda dialami kapal pengantar yang bertugas menjemput hasil tangkapan di tengah laut.
“Kalau kapal penangkap, suratnya 90 sampai 99 persen sudah clear. Tapi kapal pengantar ini yang tidak bersurat. Akibatnya, saat patroli KKP di perairan Berau, banyak yang terjaring karena dianggap tak memiliki izin lengkap,” ujar Gamalis, Jumat.
Gangguan Distribusi Ikan Jadi Dampak Langsung
Menurutnya, ketidaktertiban dokumen kapal pengantar ikan tidak hanya menimbulkan persoalan hukum bagi nelayan, tetapi juga menghambat rantai pasok hasil laut di Berau. Ketika kapal-kapal tersebut tidak dapat beroperasi, distribusi ikan ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) secara otomatis tersendat.
“Itu bisa berimbas pada berkurangnya pasokan ikan di Kabupaten Berau,” tegasnya.
Gerai Perizinan Pesisir Jadi Solusi
Sebagai bentuk respons, Pemkab Berau kini menyiapkan mekanisme layanan terpadu yang memungkinkan pengurusan dokumen kapal dilakukan lebih dekat dan mudah dijangkau nelayan. Gerai layanan ini nantinya akan ditempatkan di kawasan pesisir yang menjadi pusat aktivitas perikanan.
Dengan hadirnya fasilitas tersebut, proses legalisasi kapal terutama kapal pengantar hasil tangkapan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan tidak lagi menjadi beban administrasi bagi pelaku usaha perikanan.
Gamalis menegaskan bahwa pembenahan tata kelola perizinan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor perikanan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal.
“Perizinan yang tertib akan memberikan kepastian dan perlindungan bagi nelayan. Ini usaha kita untuk memastikan sektor perikanan Berau tetap berjalan optimal,” pungkasnya.
(Silfa/ADV)
