TANJUNG REDEB, suaraberau.com -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kembali menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi.
Hal tersebut disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, saat menerima kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur, Supardi, di Tanjung Redeb, belum lama ini.
Pertemuan yang berlangsung hangat itu menjadi momentum penting bagi kedua pihak untuk memperkuat sinergi dalam memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai aturan. Bupati Sri menegaskan bahwa pengelolaan pemerintahan tidak hanya berfokus pada capaian fisik, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum.
“Kami di Pemkab Berau berkomitmen membangun daerah secara kolaboratif, akuntabel, dan berintegritas. Tidak ada ruang untuk praktik yang melanggar hukum,” tegas Sri di hadapan jajaran pemerintah daerah dan unsur penegak hukum.
Bupati perempuan pertama di Berau itu menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor usaha, dan aparat penegak hukum. Menurutnya, tanpa sinergi yang solid, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih akan sulit tercapai.
Ia menambahkan, setiap pihak memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga agar setiap program pembangunan berjalan sesuai koridor aturan. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kami ingin memastikan seluruh proses pembangunan berjalan transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ke depan, Berau harus menjadi contoh daerah yang mampu tumbuh dengan menjunjung tinggi integritas,” ujar Sri.
Selain itu, Bupati Sri menyoroti pentingnya membangun iklim usaha yang sehat. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum.
“Pemerintah mendorong percepatan pembangunan ekonomi, tetapi semuanya harus sejalan dengan akuntabilitas dan ketaatan terhadap hukum. Kita ingin memastikan pembangunan ekonomi berjalan tanpa meninggalkan integritas,” tambahnya.
Kunjungan Kejati Kaltim tersebut juga dimanfaatkan untuk memperdalam koordinasi dalam pencegahan penyimpangan, termasuk pendampingan hukum, pengawasan proyek strategis daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami regulasi pengelolaan keuangan publik.
Bupati Sri menilai langkah ini sebagai bagian penting dari upaya menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan berwibawa. Ia berharap seluruh ASN di lingkungan Pemkab Berau terus meningkatkan kesadaran hukum dan tidak terjerumus dalam pelanggaran yang dapat merugikan instansi maupun masyarakat.
“Integritas bukan hanya slogan, tetapi harus menjadi budaya kerja di seluruh lini pemerintahan,” tegasnya.
Dengan komitmen tersebut, Pemkab Berau semakin optimistis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Kolaborasi lintas sektor diharapkan menjadi motor penggerak dalam membangun Berau yang maju, bersih, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
(Silfa/ADV)
