TANJUNG REDEB, suaraberau.com Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat komitmennya dalam pembangunan rendah karbon melalui pengembangan ekonomi hijau berbasis masyarakat.
Salah satu program yang kini menjadi fokus utama adalah perhutanan sosial, yang dinilai mampu membuka peluang usaha produktif sekaligus menjaga kelestarian hutan di Bumi Batiwakkal.
Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, menyampaikan bahwa perhutanan sosial tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan hutan secara legal dan berkelanjutan, tetapi juga mendorong terciptanya sumber penghasilan baru.
Masyarakat kini dapat mengembangkan berbagai usaha ramah lingkungan seperti budi daya madu kelulut, produksi pupuk kompos, hingga pengolahan hasil hutan bukan kayu.
Total luas lahan perhutanan sosial di Berau mencapai 98 ribu hektare. Ini peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi tanpa merusak lingkungan,ujar Said saat menghadiri sosialisasi perhutanan sosial di Tanjung Redeb.
Selain perhutanan sosial, Pemkab Berau juga aktif menjalankan Program Karbon Hutan Berau. Program ini melibatkan Pemerintah Provinsi Kaltim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LSM, serta lembaga donor internasional. Fokus utamanya adalah mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus memperkuat fungsi ekologis kawasan konservasi.
Program tersebut mencakup perlindungan ekosistem bernilai konservasi tinggi, pelestarian keanekaragaman hayati, serta penguatan daerah aliran sungai (DAS) di Sungai Kelay dan Sungai Segah. Lebih dari 400 ribu hektare kawasan hutan masuk dalam pengelolaan program ini, termasuk habitat penting orang utan Kalimantan.
Manfaat ekonomi dari inisiatif ini juga mulai dirasakan masyarakat secara langsung. Pada tahun 2025, sebanyak 77 kampung di Berau menerima dana karbon dengan nilai rata-rata Rp350 juta per kampung. Dana ini digunakan untuk memperkuat usaha ekonomi hijau, seperti penambahan koloni madu kelulut, pengolahan produk hutan non-kayu, serta kegiatan produktif lainnya.
“Dana karbon ini bukan hanya insentif, tetapi dorongan agar masyarakat semakin aktif menjaga hutan. Mereka mendapatkan manfaat ekonomi nyata sambil tetap melestarikan lingkungan”,ungkap Said.
Untuk memastikan keberlanjutan program, Pemkab Berau terus membangun sinergi lintas sektor melalui penyusunan dokumen final Integrated Area Development (IAD) serta pembagian peran Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam memperkuat tata kelola dan implementasi perhutanan sosial di lapangan.
“Keterlibatan berbagai pihak bukan hanya untuk melaksanakan program, namun juga untuk saling menopang satu sama lain. Prinsip utama perhutanan sosial adalah memberikan hak kelola kepada masyarakat melalui perizinan berusaha yang jelas”,tegasnya.
Pemkab Berau optimistis pengelolaan perhutanan sosial yang bertanggung jawab dapat menjadi pondasi kuat bagi ketahanan ekonomi lokal. Selain membuka lapangan usaha baru bagi warga desa, program ini juga mendukung target pembangunan rendah karbon yang tengah digenjot pemerintah daerah.
“Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan pengelolaan hutan berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat”,tutup Said.
(Silfa/ADV)
