TANJUNG REDEB, suaraberau.com -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan komitmennya untuk tidak memberi ruang sedikit pun bagi aparatur kampung yang terlibat penyalahgunaan anggaran.
Pernyataan ini disampaikan menyusul kasus dugaan korupsi yang menjerat Sekretaris Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, yang kini resmi ditangani aparat penegak hukum (APH).
Sekretaris Kabupaten (Sekda) Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa Pemkab Berau menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang, mengingat dugaan penyimpangan tersebut merupakan tindak kriminal yang merugikan masyarakat.
“Kita serahkan ke proses hukum. Karena ini tindakan kriminal, kejahatan, korupsi. Silakan APH yang memproses sesuai ketentuan,” ujar Said saat ditemui awak media.
Integritas Aparatur Kampung Jadi Sorotan
Said menekankan pentingnya integritas seluruh aparatur kampung dalam mengelola keuangan desa. Menurutnya, dana kampung merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan tepat sasaran.
“Penyalahgunaan anggaran tentu membuat program kampung mandek. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia meminta seluruh kepala kampung dan perangkatnya menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting, agar tidak tergoda melakukan tindakan koruptif yang dapat menghambat pembangunan.
“Saya mengimbau para kepala kampung agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi. Kelola dana dengan amanah dan transparan,” tambahnya.
Pengawasan Dana Kampung Diperkuat
Pemkab Berau memastikan akan terus mendukung pengawasan penggunaan dana kampung, termasuk memperkuat pembinaan kepada aparatur kampung agar kejadian serupa tidak terulang. Pendampingan administrasi dan peningkatan kapasitas aparatur juga menjadi bagian dari upaya pencegahan yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Dengan langkah tegas tersebut, Pemkab Berau berharap seluruh aparatur kampung dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab demi memastikan pembangunan kampung berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
(Silfa/ADV)
