TANJUNG REDEB, SuaraBerau.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Berau dalam pengentasan kemiskinan kembali diperkuat melalui agenda Pemaparan Update Profil Kemiskinan 2025 dan Penyampaian Laporan Akhir LP2KD 2024, yang dilaksanakan, Selasa (18/11/2025).
Wakil Bupati menegaskan bahwa penyusunan LP2KD merupakan langkah fundamental dalam memastikan program penanggulangan kemiskinan lebih terarah dan berbasis data. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim ahli dari UGM yang telah membantu penyelesaian dokumen tersebut.
Menurutnya, LP2KD memotret dinamika kemiskinan Berau selama 2021-2024 dengan cukup komprehensif. Tidak hanya mencatat angka, tetapi juga menggambarkan tantangan dan pola kemiskinan yang masih perlu mendapat perhatian.
Pemerintah mencatat penurunan kemiskinan dari 6,3% menjadi 5,08% pada 2024, yang menandakan adanya progres positif. Meski belum mencapai target 5,0%, Wabup menilai bahwa capaian tersebut menunjukkan kerja keras semua pihak mulai membuahkan hasil.
“Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga memberi gambaran bahwa masyarakat miskin semakin dekat dengan kesejahteraan. Namun, saya mengingatkan bahwa keberhasilan ini baru permulaan dari pekerjaan panjang”, ujarnya.
Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah ketimpangan spasial. Daerah pesisir dan pedalaman masih mencatat angka kemiskinan yang lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menuntut kebijakan yang lebih adaptif sesuai karakter wilayah.
“Isu kemiskinan perempuan dan anak juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Rendahnya partisipasi kerja perempuan dan tingginya angka putus sekolah di sejumlah kampung menjadi indikator perlunya intervensi berbasis keluarga”, tuturnya.
Wakil Bupati menekankan bahwa efektivitas belanja publik harus terus diperkuat. Dengan belanja fungsi kemiskinan mencapai Rp571 miliar, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap intervensi memberi dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan.
Dalam RPJMD 2025-2029, pemerintah menetapkan tiga fokus kebijakan: penghapusan kemiskinan ekstrem, transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, dan penguatan sistem perlindungan sosial adaptif. Seluruh OPD diminta menyelaraskan program masing-masing dengan arah kebijakan ini.
Ia menyatakan bahwa tugas pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja kolektif lintas sektor dan mengajak seluruh pihak memperkuat komitmen demi kesejahteraan masyarakat Berau.
(Silfa/ADV).
