TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai menggeser fokus penguatan UMKM dari sekadar pelatihan dan promosi menuju persoalan yang lebih mendasar: akses permodalan.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menilai kemampuan pelaku usaha kecil untuk bertahan dan berkembang sangat bergantung pada tersedianya modal yang mudah diakses. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, UMKM dinilai memiliki peran strategis sebagai penyangga ekonomi masyarakat.
Menurut Said, berbagai program peningkatan kapasitas seperti pelatihan pengemasan, pemasaran hingga promosi tetap diperlukan. Namun, persoalan tersebut dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM.
“Kalau kita bicara UMKM, pasti erat kaitannya dengan modal. Pelatihan kemasan, promosi, itu memang penting, tapi sebagian besar pelaku sudah pernah mendapatkannya. Yang mereka butuh sekarang adalah permodalan nyata,” kata Said, Kamis (7/7/2026).
Ia mengatakan kondisi ekonomi yang tidak stabil turut memberikan tekanan terhadap masyarakat. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menurunnya daya beli membuat sebagian masyarakat harus mencari alternatif sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam situasi tersebut, UMKM dinilai dapat menjadi salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.
“Kondisi seperti ini, justru UMKM yang harus kita dorong agar bisa bertahan, bahkan berkembang. Ini momentum untuk memperkuat ekonomi rakyat,” katanya.
Karena itu, Said meminta perbankan yang beroperasi di Kabupaten Berau ikut mengambil peran lebih besar dengan menyediakan skema pembiayaan yang benar-benar dapat dijangkau pelaku usaha kecil.
Ia mendorong agar akses kredit dibuat lebih terbuka, dengan persyaratan yang tidak terlalu membebani pelaku UMKM, khususnya mereka yang baru memulai atau sedang berupaya mengembangkan usahanya.
“Kami harap pihak perbankan bisa membuka akses kredit seluas-luasnya dengan syarat semudah-mudahnya. Ini bentuk nyata keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan,” lanjutnya.
Namun, kemudahan akses modal juga harus diimbangi dengan tanggung jawab dari pelaku usaha. Said mengingatkan agar pinjaman maupun bantuan permodalan benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha dan bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.
Menurutnya, modal hanya akan memberikan dampak ekonomi apabila dikelola secara produktif, sehingga usaha dapat berkembang dan mampu menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita, mengatakan peluang pembiayaan bagi UMKM sebenarnya sudah tersedia melalui sejumlah perbankan.
Ia menyebut terdapat skema pinjaman lunak dengan bunga relatif rendah dan tanpa agunan untuk pembiayaan dengan nominal tertentu, termasuk pinjaman di bawah Rp10 juta. Persoalannya, informasi tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh pelaku usaha di lapangan.
“Bunganya kecil dan bisa diajukan tanpa jaminan. Ini peluang yang harus disebarluaskan. Kami dari OPD pembina UMKM akan terus mendorong sosialisasi dan menjembatani komunikasi dengan perbankan,” tuturnya.
Diskoperindag, lanjut Eva, tidak hanya akan berperan dalam menyosialisasikan program pembiayaan. Pihaknya juga siap membantu pelaku usaha yang membutuhkan akses permodalan, termasuk memberikan rekomendasi dan mendampingi proses pengajuan kredit.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit jarak antara pelaku UMKM dengan lembaga pembiayaan. Dengan akses modal yang lebih mudah, pelaku usaha diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan usahanya, tetapi juga memiliki ruang untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran dan menciptakan lapangan kerja baru.
Pemkab Berau menilai penguatan UMKM dan perluasan akses pembiayaan menjadi bagian penting dalam menjaga perputaran ekonomi daerah, terutama ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian lapangan kerja.
