TANJUNG REDEB, Suara Rakyat Berau – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Feri Kombong, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan.
Namun, ia menjelaskan bahwa anggaran ini tidak sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, melainkan juga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Feri Kombong menambahkan, meski di Kabupaten Berau anggaran untuk pendidikan dikelola bersama OPD lain, akumulasi total anggaran untuk pendidikan tetap diperhitungkan.
“Sistem pengalokasian anggaran di Kabupaten Berau berbeda dengan beberapa daerah lainnya, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Berau, Yudi Artangali, menyampaikan bahwa untuk tahun 2023, APBD Berau mencapai sekitar Rp 3 triliun. Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Berau, dengan sebagian besar anggaran difokuskan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk pemberian gaji dan insentif untuk guru.
“Anggaran pendidikan sebagian besar digunakan untuk gaji pegawai dan insentif guru. Saat ini, ada sekitar 3.000 pegawai, baik PNS maupun honorer, yang mendapat insentif dari anggaran tersebut,” kata Yudi.
Selain untuk gaji, anggaran juga difokuskan untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Berau, seperti peningkatan kualitas bangunan sekolah, penambahan ruang kelas, serta renovasi fasilitas yang membutuhkan perbaikan, termasuk masjid dan kamar mandi.
“Pembangunan rumah guru juga menjadi salah satu prioritas,” tambahnya.
Namun, Yudi menjelaskan bahwa untuk pembangunan sekolah baru, belum ada anggaran yang dialokasikan pada tahun ini. Meskipun sebelumnya ada wacana pembangunan sekolah di kawasan adat terpencil, hal tersebut belum dapat diwujudkan pada tahun ini.
“Yang ada adalah penambahan ruang kelas untuk mengakomodasi jumlah siswa yang terus bertambah,” ujarnya.
Dalam hal pengembangan SDM, Disdik Berau juga fokus pada pelatihan untuk implementasi Kurikulum Merdeka. Yudi memastikan bahwa sekolah-sekolah yang telah menjadi sekolah penggerak akan mendapat prioritas dalam penerapan kurikulum tersebut.
“Kami sedang dalam masa transisi. Semua sekolah akan dilatih untuk bisa menerapkan kurikulum ini,” tutupnya.
(Silfa/ADV).
