Tanjung Redeb, Suaraberau.com – Tidak jelasnya anggaran pembinaan olahraga di Kabupaten Berau, membuat KONI terpaksa harus berjalan terseok-seok. Tidak hanya anggaran pembinaan untuk seluruh Cabang Olahraga (Cabor) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bahkan gaji sekretariat KONI saja mulai Januari tahun ini sampai sekarang belum juga terbayarkan.
Kondisi tersebut memicu sorotan terhadap kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Berau yang dinilai lamban dan tidak becus mengelola anggaran untuk KONI. Hal itu diungkapkan, Kabid Humas KONI Berau, Abdul Azis Sakti. Dirinya menjelaskan, persoalan ini sebenarnya bukan hal baru. Pada tahun 2025 lalu, pembayaran gaji sekretariat KONI saja bahkan hanya terealisasi selama lima bulan.
“Harusnya ini jadi evaluasi dan pengalaman bagi Dispora agar pengurusan administrasi dilakukan sejak awal,” ujar Ketua PWI Berau tahun 2017-2020 itu kepada wartawan.
Menurutnya, Dispora sebenarnya telah membuat surat kepada Bupati Berau terkait persoalan tersebut. Namun, proses birokrasi yang sangat berbelit dinilai Azis, membuat penyelesaian menjadi berlarut-larut bahkan tidak ada kejelasan.
“Surat sudah dibuat ke Bupati, lalu didisposisi ke Sekda, dari Sekda ke Kadispora, kemudian Kadispora ke Kabid Olahraga, selanjutnya ke bagian umum lagi. Birokrasinya terlalu panjang dan berbelit. Saya berharap Bupati bisa mengevaluasi kinerja Kadispora. Menurut saya, beliau tidak layak dan pantas jadi Kadispora karena bisa membunuh seluruh cabang Olahraga di daerah ini” tegas mantan Pemred Berau Post ini.
Azis menilai lambannya penanganan persoalan tersebut menunjukkan minimnya kepedulian Pemerintah Daerah dalam hal ini Dispora Berau terhadap perkembangan Olahraga di Bumi Batiwakkal ini. Akibatnya, keberlangsungan operasional KONI sebagaimana mestinya pun ikut terhambat dan jalan di tempat.
“Sehingga terkesan Pemkab Berau tak punya kepedulian terhadap dunia olahraga di daerah ini. Kita dituntut prestasi, tapi anggaran tidak mendukung, bahkan kita terkesan mengemis anggaran,” tambahnya.
Tak hanya soal gaji, KONI Berau juga mengaku selama ini tidak pernah mengetahui secara jelas besaran anggaran yang dialokasikan untuk KONI di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispora.
Akibatnya, lanjut Azis, KONI kesulitan menyusun perencanaan program maupun kebutuhan operasional organisasi.
“Kami sampai sekarang tidak pernah tahu sebenarnya anggaran KONI yang dititip di Dispora itu berapa dan apa nama kegiatannya di DPA. Mau bayar listrik, beli ATK saja kita harus meminta ke Dispora,” tegasnya.
Ia berharap ke depan ada pola pengelolaan anggaran yang lebih terbuka dan mandiri, salah satunya melalui mekanisme hibah operasional langsung kepada KONI seperti yang diterapkan di sejumlah daerah lain.
“Minimal biaya operasional KONI dihibahkan langsung ke KONI. Yang lain silakan dikelola Dispora, tapi harus ada keterbukaan dan kejelasan di DPA supaya KONI bisa menyusun perencanaan sesuai kemampuan anggaran,” tutup As.
Rdk
