TANJUNG REDEB, SuaraBerau.com – Anggota DPRD Kabupaten Berau, Sujarwo Arif Widodo, menyoroti rendahnya tingkat keterlibatan tenaga kerja lokal di sektor industri, pertambangan batu bara, dan perkebunan kelapa sawit.
Ia menilai, masih banyak perusahaan yang lebih berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan kewajiban sosial untuk memberdayakan masyarakat sekitar.
Menurut Sujarwo, keberadaan perusahaan besar di Berau seharusnya memberikan dampak ekonomi positif bagi warga lokal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
“Perusahaan jangan hanya kejar profit semata. Mereka juga harus peduli terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja lokal”, tegasnya.
Politisi asal daerah pemilihan Gunung Tabur, Teluk Bayur, dan Segah itu menilai bahwa masih minimnya tenaga kerja lokal yang terserap merupakan cerminan lemahnya komitmen sosial perusahaan terhadap masyarakat Berau. Ia menekankan perlunya perubahan pola pikir agar perusahaan tak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga berperan aktif dalam membangun kesejahteraan daerah.
Lebih lanjut, Sujarwo mengatakan bahwa pemerintah daerah sebenarnya memiliki kemampuan dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kemauan perusahaan dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
“Pemerintah kita punya kemampuan anggaran yang besar. Jadi seharusnya bisa merencanakan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal. Tapi ini harus sejalan dengan komitmen perusahaan”, ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Sujarwo mendorong percepatan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Berau. Ia menilai, BLK akan menjadi sarana penting untuk mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
“Saya berharap BLK di Berau bisa segera terwujud dan memiliki standar pelatihan yang sesuai kebutuhan perusahaan”, ungkapnya.
Namun, ia juga mengingatkan agar pembangunan BLK tidak hanya berhenti pada penyediaan fasilitas dan alat pelatihan semata. Pemerintah harus memastikan adanya sinergi antara lembaga pelatihan dan perusahaan agar lulusan BLK benar-benar terserap di dunia kerja.
“Jangan sampai nanti kita punya fasilitas lengkap, tapi perusahaan tidak memanfaatkan lulusan dari sana”, tambahnya.
Sujarwo menilai, dialog terbuka antara pemerintah, DPRD, dan dunia usaha merupakan kunci untuk menyelaraskan kebutuhan industri dengan kapasitas tenaga kerja lokal. Kolaborasi ini penting agar program pelatihan yang dirancang benar-benar relevan dengan kebutuhan di lapangan, baik di sektor industri, tambang, maupun perkebunan.
“Pemerintah dan perusahaan harus punya pandangan yang sama. Misalnya, perusahaan butuh tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, maka pemerintah harus segera menyiapkan pelatihan dan perlengkapannya sesuai kebutuhan itu”, pungkasnya.
(Silfa/ADV).
