TANJUNG REDEB, Suara Rakyat Berau – Ketua DPRD Berau, Madri Pani menyebut, dalam perencanaan pembangunan daerah perlu adanya perencanaan yang berkesinambungan. Sehingga pembangunan di Kabupaten Berau tidak hanya fisik dan sarana dan prasarana, namun juga harus meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau sepeti, penurunan angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, stunting serta mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Tidak masalah Pemkab melakukan pembangunan fisik, tapi jangan sampai mengesampingkan hal-hal penting seperti meningkatkan SDM,” ungkap Madri, Minggu (8/10/2023).
Sehingga, Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi kinerja dimana setiap evaluasi kinerja harus berdasarkan mufakat bersama dengan perangkat daerah. Dengan adanya masukan dari hasil evaluasi mufakat dapat menjadi perbaikan birokrasi pemerintah kedepan.
Dikatanya, daya serap pembangunan ekonomi Pemerintah Daerah bisa terhambat sebab lemahnya sebuah perencanaan yang secara acuan terperinci tentang bagaimana pembangunan kedepannya itu tidak ada.
“Harusnya sebuah perencanaan perlu berkesinambungan,” ucapnya.
Pasalnya, keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi daerah dapat terlihat dari meningkatnya kualitas kapasitas daerah serta Sumber Daya Manusia (SDM) suatu daerah.
Seperti halnya saat ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang dimana semua usulan merupakan hasil musyawarah mufakat desa yang dibutuhkan disetiap perangkat kampung maupun masyarakat kampung.
Dijelaskanya, dari hasil usulan yang disampaikan maka terbentuklah sebuah usulan yang menjadi kebutuhan skala prioritas satu.
“Dan usulan skala prioritas satu disampaikan saat musrenbang untuk direalisasikan dan diprioritaskan untuk anggarannya,” imbuhnya.
Namun lanjutnya, tetap saja sering terjadi keluhan usulan-usulan kepala kampung yang hingga bertahun-tahun tidak terealisasi hingga sekarang.
Dirinya menegaskan, bila tidak terealisasinya perencanaan pembangunan suatu daerah disebabkan oleh anggaran yang terlalu besar, maka seharusnya Pemerintah Daerah memberikan solusi alternatif.
“Jika pemilihan anggarannya terlalu besar bisa saja dilakukan realisasi pembuka atau nanti ada lanjutannya, supaya kedepan tidak ada lagi bahasa Kepala Kampung yang merasa kecewa, ini namanya pemerataan keadilan disetiap daerah,” tutupnya.
(SIL/ADV).
