TANJUNG REDEB, SuaraBerau.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, kembali menegaskan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman.
Ia menilai, kondisi akses darat yang masih memprihatinkan sudah menjadi hambatan lama bagi masyarakat di kawasan hulu.
Menurut Dedy, pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik tahunan, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga. Akses jalan yang memadai dianggap menjadi penentu kemajuan berbagai sektor pelayanan publik, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat Kabupaten Berau.
Ia menjelaskan bahwa hingga kini masih banyak ruas jalan di beberapa kecamatan pedalaman yang kondisinya jauh dari kata layak. Bahkan, sejumlah wilayah masih bergantung pada jalur sungai karena akses darat tidak dapat digunakan dengan optimal. Situasi ini, menurutnya, memerlukan intervensi serius dan terencana dari pemerintah.
“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa masyarakat di wilayah pedalaman tidak tertinggal dalam hal akses. Jalan yang baik menjadi urat nadi bagi pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian,” tegasnya.
Meski begitu, Dedy mengakui bahwa pembangunan infrastruktur jalan tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Beberapa ruas jalan berada di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk pasif atau menunda upaya perbaikan.
Ia menilai koordinasi antarlevel pemerintahan harus diperkuat demi memastikan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil dapat terpenuhi. Menurut Dedy, DPRD Berau siap mengawal proses perencanaan hingga penganggaran agar pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat pedalaman dapat terealisasi dengan baik.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti masih banyaknya desa di kawasan hulu yang mengalami kesulitan mengakses layanan dasar akibat buruknya kondisi jalan. Ketika musim hujan tiba, beberapa jalur darat bahkan terputus, sehingga aktivitas masyarakat terganggu, mulai dari distribusi logistik, bahan pokok, hingga pelayanan kesehatan darurat.
Dedy menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta agar pemerintah mengutamakan perencanaan pembangunan wilayah pedalaman, bukan hanya memusatkan anggaran pada perbaikan infrastruktur di kawasan perkotaan.
Menurutnya, pembangunan yang merata akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pemerataan ekonomi antardaerah.
“Jangan sampai ada kesenjangan antara wilayah kota dan pedalaman. Semua masyarakat berhak mendapat akses yang sama,” ucapnya.
Dedy berharap, ke depan, program pembangunan yang digagas pemerintah dapat lebih inklusif dan menyentuh daerah-daerah terisolasi yang selama ini tertinggal.
Ia menekankan bahwa komitmen pemerintah dalam menyediakan akses yang layak akan menjadi langkah penting menuju Berau yang lebih maju dan berkeadilan.
(Silfa/ADV).
