TANJUNG REDEB, SuaraBerau.com – Banyaknya kasus tindak asusila di Kabupaten Berau menjadi perhatian serius Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina.
Pemerintah daerah melalui OPD terkait diharapkan aktif melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah guna memberikan pemahaman kepada siswa tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual dan cara melindungi diri.
“Ini kita berbicara moral saja, kemudian juga mungkin perlu ya dari OPD terkait untuk melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, untuk memberikan edukasi,” ujarnya.
Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa agar mereka lebih memahami ancaman kekerasan seksual serta memiliki keberanian untuk melapor jika mengalami atau menyaksikan tindakan yang mencurigakan.
Namun, masih banyak orang tua yang enggan membicarakan topik ini karena merasa tabu atau malu. Padahal, keterbukaan sangat dibutuhkan agar anak-anak memiliki pemahaman yang jelas tentang batasan-batasan dalam interaksi sosial.
“Orang tua juga jangan malu gitu sekarang. Soalnya kadang-kadang kan ada orang tua yang malu, ya kan? Padahal anak harus tahu supaya bisa melindungi dirinya sendiri.” jelasnya.
Dengan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, diharapkan anak-anak lebih berani untuk berbicara dan mencari pertolongan jika mengalami kekerasan seksual.
Sebagai bentuk komitmen dalam mencegah kekerasan seksual, pemerintah terus mendorong berbagai program edukasi dan sosialisasi. Salah satu langkah yang sedang dikaji adalah penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung edukasi di lingkungan sekolah.
“Kami kan akan melakukan rapat kerja dengan pemberdayaan perempuan. Kita ingin menggali program-program kerjanya. Kemungkinan nanti kita bisa memberikan sarana masukan terkait dengan sosialisasi yang harus diberikan kepada sekolah-sekolah.” ujarnya.
Jika terdapat kendala anggaran dalam pelaksanaan sosialisasi ini, pemerintah akan mencari solusi agar edukasi mengenai kekerasan seksual tetap berjalan dengan efektif di berbagai sekolah.
Selain edukasi dan sosialisasi, pemerintah juga telah menyediakan rumah aman serta layanan konseling bagi korban kekerasan seksual. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan agar korban dapat pulih secara psikologis dan sosial.
“Ada upaya untuk menyediakan rumah aman atau layanan konseling untuk korban. Cuma kan kalau rumah itu kan memang dirahasiakan, demi kenyamanan dan keamanan” tutupnya.
Pencegahan kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan remaja.
Dengan edukasi, sosialisasi, dan kebijakan yang tepat, diharapkan angka kekerasan seksual dapat ditekan, serta anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.
(Akfina/Rdk/ADV).
