TANJUNG REDEB, SuaraBerau.com – Proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau tahun 2026 mendadak tegang setelah terungkapnya pemangkasan anggaran yang sangat besar dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menyatakan bahwa Pemkab dan DPRD karena adanya pengurangan dana sebesar Rp1,7 triliun saat finalisasi anggaran sedang berjalan.
Rudi menjelaskan, pemangkasan tersebut yang menjadikan total APBD Berau turun dari sekitar Rp4 triliun menjadi sekitar Rp2 triliun muncul setelah dokumen KUA-PPAS hampir rampung disinkronkan.
“Tiba-tiba hilang Rp1,7 triliun. Jelas ini memaksa kita menarik kembali seluruh struktur anggaran”, ujarnya.
Rudi menyatakan keprihatinannya terhadap Bupati Berau Sri Juniarsih, yang kini berada di masa transisi kepemimpinan. Menurutnya, pemangkasan signifikan ini akan berdampak langsung pada pelaksanaan visi-misi bupati yang seharusnya mulai digenjot secara maksimal pada tahun-tahun awal masa kerjanya.
“Kasihan Bu Bupati. Masa penetapan tahun kedua adalah fase penting untuk memaksimalkan visi-misi. Namun pengurangan Rp1,7 triliun ini pasti memengaruhi target pembangunan”, jelasnya.
Ia menambahkan, program-program strategis yang menopang visi-misi daerah, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD, dipastikan akan terganggu, karena seluruh program harus inline dengan visi-misi yang tertuang dalam peraturan daerah.
Rudi menegaskan bahwa keputusan pemangkasan dari Kementerian Keuangan tidak dapat diintervensi oleh Pemkab maupun DPRD. Oleh karena itu, langkah yang diambil adalah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD dan Pemkab Berau sebelumnya sudah menaikkan target PAD dengan memperkuat kinerja OPD penghasil dan menyesuaikan potensi retribusi.
“Kita sudah up PAD. OPD-OPD pencari pendapatan kita tekan untuk memaksimalkan potensi. Kalau target PAD 10, tapi potensinya 25, tentu kita naikkan jadi 20. Kita dorong mereka bekerja”, jelasnya.
Meski demikian, Rudi mengingatkan bahwa peningkatan target PAD memiliki batas, karena beban retribusi pada akhirnya akan kembali ditanggung oleh masyarakat.
Rudi memastikan DPRD akan terus berupaya mencari formula terbaik agar pelayanan publik dan program pembangunan esensial tetap dapat berjalan tanpa membebankan masyarakat secara berlebihan di tengah tekanan fiskal yang berat ini.
(Silfa/ADV).
