TANJUNG REDEB, Suara Rakyat Berau – Menjaring Aspirasi Konstituen dan mengawal seluruh aspirasi yang berahasil tertampung adalah tugas pokok anggota DPRD dikala memasuki masa Reses. Penjaringan Aspirasi itu sendiri biasa dilakukan oleh anggota DPRD di setiap masa sidang kerjanya yang terbagi menjadi 3 kali masa sidang atau reses selama satu tahun, berdasarkan waktu yang telah di tetapkan dalam perundang-undangan.
Sama halnya yang dilakukan oleh,Hj.Darlena, Anggota DPRD Berau asal Fraksi Partai NasDem tersebut. Ia mengatakan bahwasanya dirinya telah menjalankan tugas pokok nya sebagai anggota DPRD Berau yaitu Bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pilih nya dan melakukan penjaringan aspirasi kepada masyarakat di daerah pilihnya tersebut (Dapil III).
Ia juga mengungkapkan, Beberapa aspirasi yang berhasil ia tampung dari masyarakat di daerah pilih nya tersebut atau lebih tepat nya “di kampung Semindal Biatan Ilir dan Kampung Biatan Hulu kecamatan Biatan” tersebut adalah permasalahan yang sungguh-sungguh serius, dan aneh nya lagi tidak ada tindakan atau action dari pemerintah daerah dalam penanganan nya.
Adapun permasalahan yang berhasil di tampung nya di 2 kampung kecamatan Biatan tersebut adalah Permasalahan Tapal Batas Atara kabupaten berau dengan Kutim, Bangunan Sekolah Dasar (SD) yang dinilai tidak layak di daerah tersebut dan yang terakhir Tenaga kesehatan yang ada di dua kampung tersebut.
“Petama, Terkait Permasalahan Tapal Batas Antara Kabupaten Berau dengan Pemerintahan Kutim ini sudah berjalan sejak lama dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari warga sekitar yaitu sejak beberapa tahun yang lalu dan sudah memasuki masa jabatan bupati kita saat ini, permasalahan nya bukan karena batas daerah yang tidak jelas saja melaikan tindak diskriminasi yang dilakukan oleh Ormas yang selalu datang dan mengakui bahwa dua kampung di kecamatan biatan tersebut adalah tanah Ulayat mereka bahkan yang tidak manusiawi lagi merka dengan mudah mengambil dengan sistem rampas hasil kebun salah satu masyarakat yang berada di dua kampung kecamatan biatan tersebut,”ucapnya.
Bahkan perlakuan tersebut sudah masyarakat disana rasakan sejak kurang lebih 8 tahun silam hingga saat ini. Dikatakan Hj.Darlena, Bagaimana masyarakat disana bisa merasakan ketenangan hidup bila setiap hari masyarakat di sana selalu di bayangi oleh tindak diskriminasi yang di lakukan oleh ormas dari kutim tersebut.
“Akan saya pertanyakan nanti nya kinerja pemerintah daerah saat ini dan bila perlu saya akanbertemu langsung dengan kepala daerah atau Bupati saat ini, agar permasalah ini bisa secepat mungkin di selesaikan oleh pemerintah daerah melalui pihak terkait nya, ini pemasalahan serius dan perlu penyikapan langsung dari kepala daerah karena ini menyangkut ketentraman masyarakat di kampung ini, jangan sampai ada korban jiwa baru ada kepedulian pemerintah daerah dan jika terjadi demikian kerja pemerintah daerah perlu di pertanyakan, apakah sengaja menutup mata dan telinga untuk permasalah yang terjadi di dua kampung tersebut, intinya menyangkut kesejahteraan rakyat disini saya akan kawal permasalahan ini hingga menemukan titik terang,”tegasnya.
Kedua, terkait permasalah yang terjadi di dunia pendidikan yang ada di dua kampung tersebut, yang dimana terdapat Bangunan sekolah Dasar yang di nilainya sudah tidak layak bila mengingat besaran 20 persen APBD Pendidikan dari APBD kita yang besar saat ini, dan berdasarkan informasi dari warga yang ia dapatkan bahwa sekalipun kepala daerah tidak pernah berkunjung kelokasi sekolah tersebut guna memberikan sedikit perhatian terhadap bangunan tersebut, mendengar aspirasi warga tersebut ia pun mengakui kesedihan yang dirasakan nya setelah mendengar aspirasi tersebut baginya Bagai mana generasi bangsa bisa mempuni atau handal bila fasilitas penunjang sekolahnya saja bisa dikatakan sulit.
“Akan saya bahas persoalan ini di rapat pembahasan penganggaran nantinya, agar mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, jangan sampai persoalan ini berlarut hingga nanti,”terangnya.
Dan yang terakhir, yaitu tenaga kesehatan di dua tempat tersebut, yang dimana berdasarkan usulan warga tidak ada satupun tenaga kesehatan yang bekerja di polindes yang telah ada di daerah tersebut, yang dimana masyarakat disana sangat kesusahan bila ingin berobat ke tenaga medis disana. Masyarakat harus melakukan perjalanan jauh dan memakan waktu yang lama terlebih dahulu baru bisa berobat ke daerah lempake.
“Akan saya pertanyakan nantinya action pemerintah setelah rapat pembahasan hasil usulan reses saya di masa sidang ketiga ini, bila perlu akan saya ajak langsung terjun kelapangan untuk melihat kondisi masyarakat disini,”tutupnya.
(SIL/ADV).
