TANJUNG REDEB, SuaraBerau.com Polemik belum dibayarkannya gaji guru honorer non-database di Kabupaten Berau hingga kini belum menemukan titik terang.
Meski pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran, persoalan administratif dan regulasi membuat ribuan tenaga pendidik belum bisa menerima hak mereka selama beberapa bulan terakhir.
Kondisi tersebut mencuat ke publik setelah Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) terkait mekanisme pembayaran gaji guru non-database ditolak oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penolakan ini membuat Pemkab Berau belum memiliki dasar hukum yang sah untuk menyalurkan gaji para guru.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa permasalahan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyebut pihaknya tengah melakukan pembahasan mendalam untuk menemukan formula regulasi yang tepat tanpa melanggar aturan yang berlaku.
“Masih kami rapatkan. Pemerintah sedang berupaya mencari jalan keluar agar gaji para guru bisa segera dibayarkan tanpa melanggar aturan, ujar Sri saat dikonfirmasi.
Sri menambahkan, Pemkab Berau tidak ingin mengambil langkah tergesa-gesa yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum di kemudian hari. Karena itu, tim hukum bersama perangkat teknis lainnya sedang mengkaji berbagai opsi yang memungkinkan pembayaran gaji dilakukan berdasarkan regulasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Sri tidak menampik bahwa keterlambatan pembayaran ini telah berdampak pada dunia pendidikan di Bumi Batiwakkal. Beberapa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dilaporkan mengalami kekurangan tenaga pendidik karena sejumlah guru honorer memilih tidak lagi mengajar lantaran berbulan-bulan tidak menerima gaji.
“Ini yang kami khawatirkan. Jangan sampai proses belajar-mengajar di sekolah terganggu. Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari persoalan administratif ini, tegasnya.
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Berau itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh guru honorer non-database. Ia mengakui kesulitan ekonomi yang mereka hadapi akibat honor yang belum cair, namun berharap para guru tetap bersabar dan tidak kehilangan semangat dalam mendidik.
“Saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Kami tidak tinggal diam, dan saya pastikan pemerintah sedang berupaya keras agar masalah ini segera tuntas. Sabar ya, kami akan selesaikan,ujarnya.
Sri menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperjuangkan hak para guru. Ia berharap setelah formula kebijakan baru disepakati, pembayaran gaji bisa segera direalisasikan tanpa hambatan.
“Kami ingin semuanya selesai dengan baik, dengan cara yang benar, agar tidak ada lagi guru yang dirugikan dan tidak ada regulasi yang dilanggar,tandasnya.
Sementara itu, sejumlah guru honorer non-database yang ditemui secara terpisah berharap pemerintah segera memberikan kepastian. Mereka mengaku sudah beberapa bulan tidak menerima gaji, namun tetap berusaha hadir demi menjaga keberlangsungan proses belajar-mengajar.
“Kalau bukan karena anak-anak, mungkin kami sudah berhenti. Tapi kami masih berusaha sabar karena yakin pemerintah pasti menyelesaikan ini,ungkap seorang guru SD di Tanjung Redeb.
(Silfa/ADV)
