TANJUNG REDEB, Suara Rakyat Berau – Anggota DPRD Berau, Elita Herlina, menekankan kembali pentingnya pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat ekonomi lokal.
Elita, yang merupakan politisi dari Partai Golkar, menyatakan harapannya agar setiap kampung di Berau segera memiliki BUMK untuk mendukung pembangunan yang lebih mandiri.
Elita menjelaskan bahwa ketergantungan pada Anggaran Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) saja tidak cukup untuk mengoptimalkan pembangunan.
“Pembangunan harus didukung oleh inisiatif lokal, salah satunya melalui pembentukan BUMK. Ini menjadi penting sebagai sumber pendapatan tambahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Elita mengaitkan pembentukan BUMK dengan Raperda Perubahan atas Perda Berau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, yang saat ini sedang dalam proses perubahan menjadi Perda Berau tahun 2023.
Beberapa kampung seperti Long Lanuk, Labanan Makarti, dan Sukan telah mulai menginisiasi pembentukan BUMK, dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi kampung-kampung lain.
Elita juga menggarisbawahi potensi besar yang dimiliki kampung-kampung di sekitar perkebunan kelapa sawit. Ia mengusulkan pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai sumber ekonomi alternatif.
“BUMK bisa mengelola limbah perkebunan dan ini dapat menghasilkan keuntungan bagi kampung. Pemerintah kampung perlu kreatif dalam mengidentifikasi sumber daya yang bisa dijadikan produk unggulan BUMK,” jelasnya.
Dari segi regulasi, Elita menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah untuk kelancaran pembentukan BUMK. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah mengadakan sosialisasi mengenai Perda Berau Nomor 3 Tahun 2020, serta mengacu pada UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang menjadi landasan hukum bagi perizinan usaha, termasuk usaha perkebunan dan pengelolaan BUMK.
Dengan adanya BUMK, diharapkan ekonomi lokal dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat kampung di Berau.
(Silfa/ADV).
