TANJUNG REDEB, SuaraBerau.com – Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat di Kabupaten Berau mendorong DPRD setempat untuk memperkuat perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya terkait hunian.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, menegaskan pentingnya percepatan dan pengawasan terhadap program pengembangan rumah layak huni.
Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Berau, hingga akhir Desember 2024, jumlah penduduk mencapai 299.005 jiwa. Angka tersebut tumbuh sekitar 5.000 jiwa setiap enam bulan, sehingga permintaan terhadap hunian layak dan terjangkau semakin mendesak.
“Dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, kebutuhan terhadap rumah layak huni menjadi hal yang mendesak. Surat-surat kepemilikan harus lengkap sejak awal, dan pengembang wajib memastikan kualitas bangunan serta kenyamanan bagi masyarakat,” ujar Rudi usai mengikuti rapat kerja bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, pengembang perumahan bersubsidi, dan masyarakat guna mencegah konflik kepemilikan serta masalah hukum di kemudian hari.
Menanggapi kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,472 miliar dalam APBD Murni 2025. Dana tersebut difokuskan untuk mendukung Program Rumah Layak Huni (RLH) yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah serta kawasan dengan permukiman yang belum memadai.
Langkah ini mendapat dukungan penuh dari DPRD. Rudi menegaskan bahwa lembaganya akan terus mengawal pelaksanaan program RLH agar tepat sasaran dan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
“Program ini jangan hanya selesai dibangun, tetapi juga harus menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam jangka panjang,” pungkasnya.
Program RLH kini menjadi salah satu prioritas dalam mengatasi backlog perumahan di tengah laju urbanisasi yang dinamis di Bumi Batiwakkal. (Silfa/ADV).
