TANJUNG REDEB, SuaraBerau.com – Upaya percepatan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Berau kembali mendapat sorotan dari DPRD Berau, (7/11).
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menegaskan bahwa arah pembangunan wisata harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat lokal sebagai pemilik ruang hidup dan penjaga kearifan budaya di daerah.
Menurutnya, geliat investasi pariwisata yang semakin masif beberapa tahun terakhir berpotensi memunculkan ketimpangan jika tidak dibarengi pengawasan ketat. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang nyata dari aktivitas wisata.
Sutami menilai bahwa keterlibatan masyarakat merupakan kunci agar sektor pariwisata dapat tumbuh secara inklusif. Ia menyebut, jika aktivitas wisata sepenuhnya dikuasai oleh investor besar, maka peluang usaha masyarakat lokal akan terpinggirkan.
“Ketika sektor wisata hanya dikuasai pihak swasta, masyarakat bisa kehilangan ruangnya”, ujarnya.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, orientasi pariwisata yang sehat adalah yang memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah tanpa mengorbankan keberlanjutan sosial dan ekologis.
“Di sinilah peran Pemkab Berau harus hadir agar wisata bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menjaga kepentingan warga”, tambahnya.
Ia meminta agar pemerintah tidak sekadar membuka peluang investasi, tetapi juga mengawal mekanisme yang menjamin pemerataan manfaat ekonomi.
Selain itu, ia mendorong penyusunan strategi pembangunan pariwisata yang lebih komprehensif, terutama dalam membangun kemitraan yang adil antara investor dan pelaku usaha lokal. Ia menilai, tanpa regulasi yang jelas, dominasi modal besar akan menghambat perkembangan pelaku usaha kecil dan menengah.
Sutami juga menyoroti pentingnya memaksimalkan potensi wisata berbasis masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menguatkan kapasitas UMKM dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) agar mampu bersaing dan berperan lebih besar dalam aktivitas ekonomi pariwisata.
Dukungan berupa pelatihan, pendampingan, hingga regulasi yang berpihak dinilai mutlak diperlukan untuk mendorong pengembangan pariwisata yang berkeadilan. Ia mengingatkan bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan wisata selama ini telah berperan besar menjaga lingkungan dan warisan budaya lokal.
“Pariwisata Berau memiliki daya tarik besar, tapi pengelolaannya harus berkeadilan. Jangan sampai warga yang selama ini menjaga lingkungan dan kearifan lokal justru tersingkir dari ruang ekonomi”, tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan dinas terkait dan perangkat kampung, untuk memastikan semua potensi wisata dapat berkembang tanpa meninggalkan masyarakat.
Menurutnya, masa depan wisata Berau akan cerah jika pembangunan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan pemerataan manfaat bagi semua pihak.
(Silfa/ADV).
