DPRD Berau Soroti Kenaikan Harga Beras, Tegaskan Tak Akan Toleransi Pelanggaran HET

oleh -287 views
oleh

TANJUNG REDEB, SuaraBerau.com – Kenaikan harga beras yang mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Berau dalam beberapa pekan terakhir mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau.

Lembaga legislatif ini menegaskan tidak akan tinggal diam terhadap praktik dagang yang melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, menyatakan bahwa setiap pelaku usaha baik distributor maupun pedagang eceran wajib mematuhi regulasi harga yang berlaku. Menurutnya, kenaikan harga beras di atas HET tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar dan mengganggu ketahanan pangan daerah.

“Kami menegaskan agar seluruh distributor dan pedagang beras di Berau tidak menaikkan harga di atas HET. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu akan ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku”, ujarnya tegas.

Arman mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat mengenai lonjakan harga beras di beberapa pasar tradisional. Kondisi ini dikhawatirkan semakin menekan daya beli masyarakat kecil, terutama rumah tangga berpenghasilan menengah ke bawah.

DPRD Berau, lanjutnya, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga yang wajar dan terjangkau. Karena itu, lembaga legislatif tersebut akan memperkuat fungsi pengawasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) serta Satgas Pangan.

“Kami ingin rantai distribusi beras berjalan transparan dan akuntabel. Kenaikan harga tanpa dasar hanya akan menambah beban warga, dan ini harus dicegah”, imbuhnya.

Lebih lanjut, Arman menilai pengawasan tidak boleh hanya difokuskan pada pedagang eceran. Pengawasan juga harus menyasar distributor besar dan gudang penyimpanan beras yang kerap menjadi titik awal terjadinya fluktuasi harga. DPRD bahkan membuka peluang untuk memanggil sejumlah pelaku usaha yang diduga bermain harga, guna memastikan tidak ada praktik penimbunan atau spekulasi pasar.

“Kami akan pastikan semua pihak yang terlibat dalam distribusi beras di Berau mengikuti aturan. Kalau ada yang bermain harga, tentu akan kami tindak”, pungkasnya.
(Silfa/ADV).

No More Posts Available.

No more pages to load.