TANJUNG REDEB, Suara Rakyat Berau – Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, menyoroti masalah kekurangan anggaran yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Berau, yang menjadi kendala dalam realisasi digitalisasi pemerintahan berbasis perangkat daerah.
Salah satu tujuan dari digitalisasi ini adalah untuk memenuhi rekomendasi dari pemerintah pusat, yang mengharuskan seluruh sistem informasi pemerintah daerah disentralisasi dan terintegrasi melalui Diskominfo.
Waris menjelaskan bahwa kekurangan anggaran ini sangat menghambat upaya untuk menerapkan sistem digital yang sudah menjadi kewajiban, baik untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah maupun untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi zaman.
“Rekomendasi dari pusat ini jelas, yaitu aplikasi dari seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) disatukan dan sentralnya ada di Diskominfo. Namun, kekurangan anggaran menjadi kendala utama dalam mewujudkan hal ini,” kata Waris.
Menurut Waris, digitalisasi pemerintahan ini seharusnya menjadi prioritas dalam anggaran daerah, mengingat hal ini juga merupakan salah satu dari 18 program unggulan yang dicanangkan oleh Bupati Berau. Namun, sayangnya pada tahap penganggaran, program digitalisasi ini tidak masuk dalam usulan prioritas.
“Meski digitalisasi pemerintahan masuk dalam 18 program Bupati, tapi dalam usulan anggaran, hal ini tidak tercatat sebagai prioritas,” jelasnya.
Waris menegaskan bahwa ia sangat mendukung upaya Diskominfo dalam mendorong digitalisasi pemerintahan, yang nantinya dapat mewujudkan konsep smart city di Kabupaten Berau.
“Digitalisasi pemerintahan sangat penting untuk kemajuan dan efisiensi. Jika diterapkan dengan baik, ini akan sangat membantu dalam pelayanan publik dan mempercepat proses birokrasi. Saya sangat mendukung langkah Diskominfo untuk membawa Berau ke arah yang lebih maju melalui teknologi,” tambahnya.
Ia pun berharap agar pemerintah daerah segera mencari solusi untuk mengatasi kekurangan anggaran yang menghambat proyek digitalisasi ini. Dengan begitu, Kabupaten Berau dapat mengikuti perkembangan zaman dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan modern.
Sebagai langkah awal, Waris menyarankan agar Diskominfo kembali mengusulkan anggaran yang cukup pada tahun anggaran berikutnya, guna mendukung kelancaran implementasi digitalisasi pemerintahan yang lebih terintegrasi.
“Ini adalah langkah yang sangat penting untuk menuju pemerintahan yang lebih modern dan efisien. Saya berharap ada perhatian lebih untuk merealisasikan hal ini,” tutupnya.
Digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Berau menjadi salah satu kunci untuk memajukan pelayanan publik dan mengoptimalkan potensi daerah. Namun, hal ini memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar dapat berjalan sesuai dengan harapan.
