DPRD Berau Peringatkan: Kemandirian Pangan Berau di Ujung Tanduk, Desak Pemkab Evaluasi Total Sektor Pertanian!

oleh -18 views
oleh

Tanjung Redeb, suara rakyat Berau Berau, Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung, menyampaikan sorotan tajam mengenai krisis kemandirian pangan yang kini dialami Kabupaten Berau.

Ironisnya, Berau yang dikenal memiliki potensi lahan pertanian luas dan subur, justru masih sangat bergantung pada suplai pangan dari luar daerah, termasuk pasokan jarak jauh dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

Menurut Nurung, kondisi ini tidak dapat dibenarkan dan mengindikasikan adanya masalah struktural mendasar dalam sektor pertanian Berau. Ia pun mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau segera melakukan evaluasi menyeluruh dan total terhadap sektor vital ini.

Ini harus menjadi perhatian serius. Perlu evaluasi total untuk mengetahui hambatan di lapangan dan merumuskan solusi yang tepat,tegas Nurung.

Nurung membeberkan bahwa produktivitas petani lokal hingga kini masih dibelenggu oleh kendala klasik yang tak kunjung usai. Keluhan utama meliputi keterbatasan pupuk, minimnya alat dan mesin pertanian (alsintan), serta sarana pendukung lainnya yang belum memadai. Kurangnya dukungan ini membuat petani kesulitan meningkatkan hasil panen dan kehilangan daya saing.

“Banyak petani mengeluh sulit mendapatkan pupuk dan alsintan. Tanpa dukungan ini mereka tidak bisa bersaing,” ungkapnya.

Akibatnya, fenomena alih profesi petani menjadi kian memprihatinkan. Tak sedikit petani yang meninggalkan lahan pertaniannya dan beralih ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan, seperti pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit.

Anggota Dewan ini juga menyoroti fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi aktivitas non-pertanian sebagai alarm keras bagi masa depan pangan Berau. Padahal, Berau memiliki areal persawahan yang luas dengan kualitas padi lokal yang sangat baik.

“Karena minim pembinaan dan perhatian, banyak lahan produktif berubah menjadi kebun sawit atau masuk konsesi tambang. Ini sangat disayangkan,ujarnya.

Nurung meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk lebih proaktif dan menghadirkan program yang berkelanjutan, bukan sekadar program seremonial atau musiman.

Ia menekankan bahwa pertanian harus ditempatkan sebagai sektor prioritas pembangunan daerah, setara dengan pariwisata maupun perkebunan yang selama ini lebih mendominasi perhatian.

Pertanian bukan hanya soal beras atau sayur. Ini soal kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Jika petani maju, ekonomi daerah akan ikut bergerak,pungkas Nurung, menegaskan urgensi revitalisasi sektor pertanian demi ketahanan pangan dan ekonomi Berau.
(Silfa/ADV).

No More Posts Available.

No more pages to load.