TANJUNG REDEB, SuaraBerau.com – Komitmen terhadap pelayanan publik terus digaungkan DPRD Kabupaten Berau. Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menegaskan pentingnya pengelolaan layanan air bersih yang profesional, transparan, dan berkelanjutan, terutama di wilayah-wilayah yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Batiwakkal bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).
Dalam keterangannya, Sutami menyoroti bahwa layanan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa dikelola secara sembarangan. Ia menekankan, seluruh operasional dan infrastruktur pendukung harus ditangani oleh tenaga profesional guna menghindari kerugian akibat kerusakan alat atau pengelolaan yang tidak efisien.
“Pengadaan alat dan pembangunan instalasi air bersih ini sebagian besar menggunakan dana publik, baik dari APBD maupun bantuan pihak ketiga. Kalau alatnya rusak karena dikelola tidak profesional, maka yang dirugikan adalah masyarakat,” ujar Sutami.
Ia juga menekankan pentingnya perawatan dan pemeliharaan aset secara berkala agar umur pemakaian peralatan dapat optimal, serta tidak membebani anggaran negara untuk penggantian yang seharusnya tidak perlu.
Tak hanya aspek teknis, transparansi dalam penetapan Harga Pokok Produksi (HPP) dan harga jual air juga menjadi sorotan. Sutami meminta agar seluruh pihak terkait memastikan harga air tetap dalam batas wajar dan tidak memberatkan, khususnya bagi masyarakat di kampung-kampung yang memiliki keterbatasan ekonomi.
“Penetapan harga harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan perhitungan yang jelas. Masyarakat berhak tahu bagaimana harga itu ditentukan agar tidak menimbulkan spekulasi atau ketidakpercayaan,” tegasnya.
DPRD Berau, lanjut Sutami, akan terus mengawal dan mengawasi kerja sama antara Perumda Batiwakkal dan BUMDes/BUMK, serta memastikan program pelayanan air bersih yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dengan cara yang efisien, bertanggung jawab, dan adil.
“Kita ingin layanan air bersih di Berau ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, dengan kualitas baik, harga terjangkau, dan pengelolaan yang bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (Silfa/ADV).
