TANJUNG REDEB, suaraberau.com -Memasuki penghujung Tahun Anggaran 2025, Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mendesak Pemerintah Kabupaten Berau untuk mempercepat penyerapan anggaran daerah.
Hingga November 2025, realisasi belanja pemerintah daerah disebut masih berada di bawah harapan dan berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak segera ditangani.
Subroto mengungkapkan bahwa serapan anggaran Pemkab Berau rata-rata masih berada di bawah 70 persen. Kondisi tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan, terutama karena berisiko menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam jumlah besar.
“Kalau realisasinya masih di bawah 70 persen, itu tentu mengkhawatirkan. Risiko menjadi SiLPA sangat besar, dan ini harus dikejar”,tegasnya.
Ia menilai rendahnya serapan anggaran turut mencerminkan lambatnya progres pembangunan di lapangan. Padahal, masyarakat membutuhkan hasil nyata dari berbagai program pemerintah, bukan sekadar rencana yang tidak segera terealisasi.
“Ketika serapan rendah, artinya pembangunan belum berjalan maksimal. Sementara masyarakat menunggu bukti nyata, bukan rencana yang kasat mata tapi tak kunjung terealisasi”,ujarnya.
Dengan waktu yang tersisa hanya beberapa minggu, Subroto menekankan pentingnya koordinasi yang lebih solid antarperangkat daerah. Ia mendorong penyesuaian ulang jadwal dan prioritas pekerjaan agar target serapan dapat tercapai sebelum tahun anggaran ditutup.
“Waktu pelaksanaan proyek akhir tahun ini sangat sempit. Pola koordinasi dan pembagian timeline harus diatur dengan baik supaya kegiatan benar-benar bisa selesai”,jelasnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa menunda pekerjaan ke tahun berikutnya hanya akan menambah beban baru. Dengan kebijakan efisiensi anggaran yang akan diterapkan pada 2026, ruang fiskal dipastikan semakin terbatas sehingga pembangunan akan semakin menantang.
“Kalau dikerjakan tahun depan, bebannya lebih berat. Apalagi dengan kebijakan efisiensi yang membuat banyak anggaran harus dipangkas”,tambahnya.
Subroto berharap Pemkab Berau dapat segera melakukan langkah percepatan melalui pengetatan pengawasan, evaluasi berkala, hingga penyederhanaan proses administrasi. Menurutnya, langkah-langkah tersebut sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Percepatan ini penting. Pembangunan tidak boleh tersendat, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat”,pungkasnya.
(Silfa/ADV)
