TANJUNG REDEB, SuaraBerau.com – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam mendorong digitalisasi layanan publik menghadapi tantangan serius. Meski berbagai layanan kini berbasis aplikasi, rendahnya literasi digital masyarakat dinilai menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pelayanan yang inklusif.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong, mengungkapkan bahwa percepatan sistem digital seperti aplikasi Online Single Submission (OSS) dan layanan kependudukan memang diarahkan untuk efisiensi. Namun, belum semua lapisan masyarakat mampu mengakses dan memanfaatkan teknologi tersebut.
“Transformasi digital itu niscaya, apalagi dengan sistem OSS yang sudah menjadi standar dalam perizinan usaha seperti penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tapi banyak warga kita yang bahkan tidak tahu bagaimana cara menggunakannya,” ujarnya.
Feri menilai, kondisi ini justru memperlebar kesenjangan dalam layanan publik. Alih-alih mempercepat pelayanan, digitalisasi malah bisa menjadi penghalang baru bagi masyarakat yang belum familiar dengan teknologi.
“Sistem ini bagus, tetapi harus diimbangi dengan kesiapan SDM, khususnya di tingkat bawah. Kalau tidak, yang terjadi adalah ketimpangan baru dalam akses layanan,” katanya.
Ia pun mendesak agar dinas teknis hingga aparat kecamatan tidak hanya menjadi pelaksana sistem, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan bagi masyarakat.
“Kalau hanya mengganti sistem manual dengan digital tanpa pendampingan, ini hanya akan menjadi jargon. Digitalisasi harus menyentuh masyarakat secara nyata, bukan sekadar tampilan modern,” tegasnya.
Dengan tantangan ini, Feri berharap Pemkab Berau segera merumuskan strategi yang menyeluruh, agar tidak ada warga yang tertinggal dalam arus transformasi digital.
(Silfa/ADV).
