TANJUNG REDEB suaraberau.com Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, angkat suara terkait polemik antara pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar jalan protokol dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ia menegaskan bahwa penegakan aturan memang perlu dilakukan, namun pendekatan humanis harus menjadi prioritas agar masyarakat kecil tidak dirugikan.
Sri menyampaikan bahwa PKL merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan mencari formula terbaik agar ketertiban umum dan kesempatan mencari nafkah dapat berjalan beriringan.
“Pemerintah tentu ingin masyarakat, termasuk para pedagang ini, tetap bisa mencari rezeki untuk menyambung hidup. Tapi semua harus dilakukan dengan tertib dan sesuai aturan,” tegas Sri, Kamis (6/11/2025).
Pendataan Menjadi Langkah Awal Penataan
Bupati Sri menjelaskan bahwa trotoar dan bahu jalan merupakan fasilitas umum yang tidak boleh dialihfungsikan sembarangan. Namun, keberadaan PKL di area tersebut menunjukkan adanya kebutuhan ekonomi yang belum terakomodasi secara maksimal.
Untuk itu, ia meminta agar Pemkab Berau melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh pedagang yang beraktivitas di trotoar. Pendataan tersebut akan menjadi dasar penentuan kebijakan penataan berikutnya.
“Pendataan ini penting agar pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat dan menyeluruh,” ujarnya.
Pemkab juga meninjau kemungkinan penyediaan area khusus PKL agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas.
“Kita ingin penataan, bukan penggusuran. Banyak keluarga menggantungkan hidup dari usaha kecil seperti ini, tapi tata kota juga harus dijaga,” ungkapnya.
Satpol PP Diminta Utamakan Pendekatan Persuasif
Bupati Sri menginstruksikan Satpol PP dan OPD terkait agar mengedepankan komunikasi persuasif dalam setiap penertiban. Ia menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan antara aparat dan masyarakat.
“Satpol PP bukan hanya penegak perda, tapi juga pelayan masyarakat. Cara bertindak harus mencerminkan pemerintah yang tegas sekaligus peduli,” katanya.
Kolaborasi Lintas Dinas untuk Solusi Jangka Panjang
Sri juga menyoroti perlunya kerja sama lintas instansi, termasuk Disperindagkop, dalam merumuskan strategi penataan jangka panjang bagi sektor informal. Menurutnya, pemerintah harus mampu menghadirkan sistem yang adil bagi pedagang sekaligus nyaman bagi masyarakat pengguna jalan.
“Kami akan terus mencari formula terbaik agar kepentingan ekonomi dan ketertiban publik bisa berjalan seimbang. Tidak boleh ada yang dikorbankan,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkab Berau berharap penataan PKL dapat dilakukan secara tertib, manusiawi, dan tetap mendukung perekonomian masyarakat kecil.
(Silfa/ADV)
