TANJUNG REDEB, suaraberau.com -Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyatakan dukungannya terhadap langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau yang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan umum daerah (Perusda).
Ia menilai, evaluasi tersebut penting untuk memastikan badan usaha milik daerah (BUMD) bekerja secara profesional serta memberi kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sejauh ini, beberapa Perusda seperti PT Indo Pusaka Berau (IPB), Hutan Sanggam Berau (HSB), dan Bhakti Praja telah mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD. Sementara itu, Perumda Batiwakkal menjadi satu-satunya yang belum dijadwalkan menjalani proses serupa.
“Satu per satu Perusda sudah melakukan rapat dengar pendapat bersama DPRD. Saya rasa itu hal yang wajar dan justru positif agar kinerja Perusda bisa terus diperbaiki ke depan. Ini juga merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan perusahaan daerah,” ujar Sri Juniarsih.
Bupati menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan DPRD bukan bentuk intervensi, melainkan langkah korektif untuk memperbaiki tata kelola perusahaan daerah. Ia mengingatkan bahwa modal yang telah ditanamkan pemerintah daerah harus dikelola dengan efisien dan menghasilkan manfaat.
“Pemerintah daerah telah menanamkan modal yang tidak sedikit, tapi jika hasilnya belum sesuai harapan, tentu perlu ada perbaikan manajemen dan arah kebijakan,” tegasnya.
Sri menilai transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam pengelolaan Perusda. Menurutnya, perusahaan daerah tidak boleh menjadi beban anggaran, melainkan harus mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
“Tujuan didirikannya Perusda adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PAD. Kalau realisasinya belum optimal, maka evaluasi adalah hal yang sangat diperlukan,” ujarnya.
Ia juga berharap hasil evaluasi tidak berhenti sebagai catatan kritik, melainkan menjadi dasar pembenahan manajemen dan strategi bisnis. Sri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memperbaiki kinerja Perusda.
“Dewan berhak memberi masukan dan pengawasan, sementara pemerintah daerah akan menindaklanjuti rekomendasi itu agar perusahaan-perusahaan ini bisa lebih produktif,” katanya.
Selain itu, Bupati mengingatkan agar Perusda tidak terus bergantung pada dana APBD. Ia mendorong inovasi bisnis serta kerja sama dengan sektor swasta agar perusahaan daerah semakin mandiri dan berdaya saing.
“Kita ingin Perusda bisa menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar penerima suntikan modal. Harus ada terobosan dan kreativitas agar mereka mampu bersaing dan memberikan hasil bagi daerah,” tegasnya.
Dengan adanya evaluasi dan pembenahan berkelanjutan, Pemkab Berau berharap seluruh Perusda dapat bekerja lebih efektif sebagai instrumen pembangunan ekonomi di Bumi Batiwakkal.
(Silfa/ADV)
