TANJUNG REDEB, SuaraBerau.com – Guna meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau akan memasang sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) di wilayah hulu Sungai Kelay dan Sungai Segah. Inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari Komisi I DPRD Berau.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Berau, Nofian Hidayat, menjelaskan bahwa pemasangan alat tersebut bertujuan untuk memantau secara real-time kondisi ketinggian air sungai. Melalui sistem ini, warga di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat menerima informasi awal jika terjadi potensi luapan air.
“Alat ini sangat penting untuk deteksi dini. Dengan data yang diperoleh, BPBD bisa segera menyampaikan informasi kepada masyarakat serta menyiapkan langkah-langkah antisipasi,” ujar Nofian,
Menurutnya, program ini merupakan bagian dari strategi pengurangan risiko bencana yang tidak hanya mengandalkan tanggap darurat, tetapi juga membangun kesiapsiagaan masyarakat dan memperkuat koordinasi lintas instansi.
Menanggapi program tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, menyatakan apresiasinya. Ia menyebut banjir di Berau, khususnya di wilayah hulu, sudah sering terjadi dan memerlukan pendekatan teknis yang sistematis.
“Kalau memang bisa diadakan alat pendeteksi, kita sangat mendukung. Karena kondisi sungai tidak bisa kita lihat secara kasat mata, dan ini penting sebagai langkah antisipatif,” ucapnya.
Frans menambahkan bahwa pihaknya belum lama ini telah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kalimantan Timur di Samarinda. Dalam kunjungan tersebut, mereka mendalami strategi penanganan banjir, termasuk upaya pengerukan Sungai Mahakam sebagai solusi terhadap pendangkalan.
“Persoalan banjir bukan hanya soal lingkungan rusak. Sungai kita juga mengalami pendangkalan. Ini juga perlu ditangani sebagai bagian dari solusi menyeluruh,” tegasnya.
Dengan adanya EWS, diharapkan waktu tanggap terhadap ancaman banjir akan lebih singkat dan efektif, sehingga risiko terhadap keselamatan dan kerugian warga bisa diminimalkan.
(Silfa/ADV).
