TANJUNG REDEB, SuaraBerau.com – Banjir yang kembali melanda sejumlah titik di Kabupaten Berau dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius DPRD Berau.
Selain dipicu oleh curah hujan yang tinggi, banjir juga diduga diperparah oleh berkurangnya daerah resapan air akibat eksploitasi lahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menegaskan bahwa banjir ini bukan hanya disebabkan oleh faktor alam, namun juga akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan.
“Curah hujan memang tinggi, tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kondisi lingkungan kita sudah tidak lagi mampu menyerap air secara optimal. Ini karena adanya pembukaan lahan yang tidak diiringi dengan upaya menjaga keseimbangan alam,” jelasnya.
Ia menyerukan kepada seluruh pelaku usaha di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas mereka. Menurutnya, prinsip kelestarian lingkungan harus menjadi bagian dari kebijakan operasional perusahaan demi mencegah bencana serupa di masa mendatang.
Rudi juga mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera turun tangan dalam penanganan banjir. Ia meminta agar BPBD tidak hanya fokus pada upaya darurat, tetapi juga menyusun langkah antisipatif yang berkelanjutan.
“BPBD harus segera menyalurkan bantuan kepada warga terdampak dan menyusun rencana mitigasi jangka panjang. Jangan sampai ada korban jiwa atau kerugian lebih besar yang terjadi karena keterlambatan penanganan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rudi mengingatkan pentingnya program reboisasi sebagai penyeimbang dari aktivitas pembukaan lahan. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam membantu korban banjir dan menjaga lingkungan sekitar.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah atau perusahaan, tapi tanggung jawab kita bersama. Saya harap masyarakat bisa saling membantu dan menjaga alam agar kejadian seperti ini tidak terus terulang,” tutupnya.
(Silfa/ADV).
