TANJUNG REDEB, Suara Rakyat Berau – Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Pertanian dan Peternakan (DISTANAK) Berau, hasil pertanian padi di Kabupaten Berau selama dua tahun terakhir, yakni pada 2021 dan 2022, menunjukkan penurunan yang signifikan.
Pada tahun 2021, hasil panen padi tercatat mencapai 38,70 ton per hektare, namun angka ini turun menjadi 33,90 ton per hektare pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan ketidakstabilan dalam produksi padi yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah.
Anggota DPRD Berau, Elita Herlina, yang ditemui usai menghadiri rapat Paripurna di Kantor DPRD Berau, menanggapi kondisi ini dengan prihatin.
Elita, yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan kunjungan langsung ke lapangan dalam agenda serapan aspirasi atau reses, dan mendapati banyak keluhan dari petani terkait kelangkaan pupuk.
“Banyak petani yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk, baik pupuk bersubsidi maupun non-subsidi. Padahal, ini sangat mempengaruhi hasil produksi pertanian, khususnya padi,” kata Elita.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ini, Elita berjanji untuk terus memperjuangkan permasalahan yang dihadapi petani padi di Berau. Meski proses penyelesaian masalah ini tidaklah mudah, ia memastikan akan terus memperjuangkan nasib petani melalui jalur politik dan kebijakan yang ada.
“Sebagai wakil rakyat yang bertugas untuk mensejahterakan masyarakat, saya akan terus memperjuangkan solusi bagi para petani padi. Kami akan mencari jalan keluar agar masalah ini bisa segera teratasi,” ujar Elita.
Lebih lanjut, Elita menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memberikan perhatian lebih terhadap para petani padi, terutama terkait dengan distribusi pupuk yang mudah diakses oleh mereka. Menurutnya, kelangkaan pupuk menjadi salah satu faktor utama yang menghambat produktivitas pertanian padi di Berau.
“Pemerintah daerah harus memberikan solusi terkait kelangkaan pupuk. Misalnya dengan menyediakan pupuk yang mudah diakses oleh petani, baik itu pupuk bersubsidi maupun non-subsidi. Pupuk adalah faktor utama dalam mendongkrak hasil pertanian, sehingga distribusinya harus diperhatikan dengan serius,” jelasnya.
Elita juga menyarankan agar pemerintah daerah dapat membuat terobosan-terobosan baru yang memudahkan petani dalam mendapatkan pupuk. Ia mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan pupuk, agar petani tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkannya.
“Pemerintah perlu membuat kebijakan yang memudahkan petani untuk mendapatkan pupuk tanpa prosedur yang rumit. Hal ini penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Berau,” tutup Elita.
Penurunan hasil pertanian padi yang terjadi dalam dua tahun terakhir harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam menyediakan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar para petani.
Sebagai sektor yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah, keberhasilan pertanian padi menjadi kunci penting dalam menjaga ketahanan pangan di Berau.
(Silfa/ADV).
