TANJUNG REDEB, Suara Rakyat Berau – Anggota DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo, menekankan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar lebih memprioritaskan penanganan tiga masalah mendasar yang krusial, yaitu kemiskinan, stunting, dan pengangguran.
Menurut Sujarwo, keberhasilan sebuah pemerintahan dapat diukur dari sejauh mana ia mampu mengatasi masalah-masalah tersebut, yang menurutnya lebih mendesak dibandingkan dengan program-program lain yang tidak berskala prioritas.
Sujarwo menjelaskan bahwa, meskipun Pemda telah melakukan berbagai program penunjang seperti hiburan masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintah, namun masalah kemiskinan, stunting, dan pengangguran harus menjadi prioritas utama.
Kekhawatiran Sujarwo akan masalah-masalah ini semakin beralasan mengingat data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Kabupaten Berau pada 2021 tercatat meningkat menjadi 5,88 persen, atau sekitar 13,62 ribu penduduk. Angka ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 5,19 persen pada 2020.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Berau juga masih menjadi persoalan, meskipun terdapat sedikit penurunan. Pada 2021, terdapat 6.557 penduduk yang tercatat sebagai pengangguran, meski angka tersebut turun pada tahun berikutnya menjadi 5.715 orang.
Sujarwo juga menyoroti masalah stunting yang masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, sekitar 18,80 persen dari 4.366 balita di Berau mengalami stunting, yang menunjukkan masih tingginya angka malnutrisi di kalangan anak-anak.
Ia mengungkapkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam pengeluaran per kapita setiap tahunnya, kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, masih belum optimal.
Namun, Sujarwo memberikan apresiasi atas berbagai upaya yang telah dilakukan Pemda untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Di antaranya adalah gerakan pengurangan stunting, job fair untuk menekan angka pengangguran, dan program bantuan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan.
Berdasarkan laporan terbaru, pada tahun 2023, angka kemiskinan di Kabupaten Berau tercatat 5,54 persen, lebih baik dibandingkan angka kemiskinan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berau juga mengalami penurunan menjadi 4,95 persen, yang lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat lebih tinggi pada tahun yang sama.
Meskipun ada kemajuan, Sujarwo mengingatkan bahwa Pemda harus tetap fokus dan tidak mengabaikan tiga masalah mendasar tersebut dalam merencanakan program-program pembangunan ke depan.
“Keberhasilan ini harus dijaga dan ditingkatkan dengan program-program yang lebih terfokus pada solusi untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan stunting,” pungkasnya.
(Silfa/ADV).
