TANJUNG REDEB, Suara Rakyat Berau – Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, mewakili Bupati Berau, membuka acara Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Berau, yang di laksanakan di Ruang RJPD Bapelitbang, Senin (2/12/2024).
Acara ini mengangkat tema pentingnya implementasi kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam sambutannya, Muhammad Said menjelaskan bahwa kebijakan Satu Peta, yang mengacu pada informasi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Satu Peta dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Sebagai langkah konkret, Kabupaten Berau telah menetapkan Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Selain itu, juga telah disahkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Satu Data Indonesia yang mengatur pedoman verifikasi dan input data untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan.
Lebih lanjut, pada 28 Juli 2022, telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Informasi Geospasial dengan Pemerintah Kabupaten Berau, yang mencakup rencana kerja selama lima tahun.
“Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas dan integritas data yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah,” harapnya.
Diskusi juga akan difokuskan pada pentingnya koordinasi dan sinergi antar instansi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar data yang ada dapat digunakan secara optimal dalam pengambilan keputusan.
“Melalui forum ini, kami berharap dapat menemukan solusi inovatif dan praktis, serta membangun komitmen bersama untuk terus meningkatkan sistem pengelolaan data di Kabupaten Berau,” ujar Muhammad Said.
Sebagai penutup, ia mengungkapkan harapan agar forum ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dalam kebijakan dan program-program yang mendukung pembangunan daerah yang lebih efisien, responsif, dan berbasis data yang valid.
(Silfa).
